Pemerintah daerah, termasuk Kota Prabumulih, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut agar tercipta birokrasi yang professional, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), akuntabel, dan melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan transparan.
BACA JUGA:Tinjau 5 Sentra Produksi Pangan Gizi di Prabumulih, H Arlan Apresiasi SPPG Prabumulih Timur
BACA JUGA:Sepasang Muda Mudi di Prabumulih Digerebek Polisi Saat Pesta Sabu, Diamankan 13 Paket Narkoba
“Evaluasi ini penting agar kita tidak hanya berfokus pada pencapaian, tetapi juga berani mengidentifikasi hambatan.
Karena dengan begitu kita tahu apa yang harus diperbaiki dan langkah konkret apa yang bisa diambil ke depan,” pungkasnya. (abu)