Akibatnya, pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga bantuan sosial sering kali tidak optimal.
Dengan adanya Calon Kabupaten Kutai Utara, diharapkan akan lahir pusat pelayanan pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat.
Ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga mempermudah pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pembangunan secara lebih tepat sasaran.
Wakil masyarakat setempat bahkan menyuarakan bahwa pemekaran ini adalah "kebutuhan hidup", bukan lagi sekadar keinginan politik.
Potensi Ekonomi yang Belum Tergarap Maksimal
Wilayah yang direncanakan masuk dalam Calon Kabupaten Kutai Utara memiliki potensi sumber daya alam melimpah.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Sumbawa Tengah Untuk Akselerasi
Perkebunan kelapa sawit, karet, dan rotan mendominasi sektor agrikultur.
Tambang batubara, emas, dan mineral lainnya juga menjadi primadona.
Selain itu, sektor kehutanan menyediakan kayu olahan dalam jumlah besar.
Sayangnya, potensi besar ini belum digarap maksimal karena minimnya infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan darat, hingga fasilitas pengolahan hasil pertanian dan pertambangan.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Nusa Tenggara Barat: Wacana Pembentukan Provinsi Baru Mengundang Perhatian Luas
Dengan adanya pemerintahan baru, peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur akan lebih besar.