Hal ini menjadikan Parung sebagai simpul pergerakan orang dan barang, serta berperan penting dalam jaringan transportasi Jabodetabek.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Utara Merupakan Gerakan Nyata
Pertumbuhan hunian, fasilitas umum, dan pusat perbelanjaan di kawasan ini menunjukkan transformasi dari daerah rural menjadi kawasan urban.
Dengan perkembangan tersebut, wajar jika muncul aspirasi untuk menjadikan Parung sebagai kota mandiri agar pembangunan lebih merata dan pelayanan publik lebih terarah.
Dorongan pemekaran wilayah ini tidak datang secara sporadis.
Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan pengusaha lokal mulai mendorong pembentukan Kota Parung sebagai solusi atas tantangan pengelolaan wilayah yang kompleks dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin besar.
Salah satu tokoh penggerak aspirasi tersebut, H. Ahmad Firdaus, menyampaikan bahwa pembentukan Kota Parung sangat penting untuk mengurai beban administrasi dan pembangunan yang terlalu tersentralisasi di Kabupaten Bogor.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Subang Utara Bagian Dari Gerakan Besar
“Parung punya karakter berbeda dibanding kecamatan lain di Kabupaten Bogor. Mobilitas penduduk tinggi, pembangunan kawasan pesat, dan tingkat kebutuhan masyarakat sudah seperti kota. Sudah saatnya Parung mandiri sebagai kota,” ujar Ahmad Firdaus.
Para tokoh juga telah menyusun kajian akademis yang mendasari kelayakan Parung menjadi kota tersendiri.
Beberapa parameter utama yang menjadi landasan antara lain jumlah penduduk yang cukup besar, PAD (Pendapatan Asli Daerah) potensial dari sektor perdagangan dan jasa, serta kesiapan infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Kecamatan-Kecamatan yang Diusulkan Bergabung
Dalam usulan pembentukan Kota Parung, terdapat setidaknya tujuh kecamatan yang diproyeksikan untuk bergabung membentuk kota baru, yaitu:
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Kadipaten Solusi Atasi Sistem Birokrasi