Ketujuh kecamatan ini memiliki keterkaitan geografis, sosial, dan ekonomi yang erat, serta berbatasan langsung dengan wilayah Tangerang Selatan dan Depok, menjadikan mereka satu kawasan metropolitan baru yang saling terintegrasi.
Potensi Ekonomi dan Infrastruktur Parung
Sebagai calon kota baru, Parung memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.
Kawasan ini didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang terus tumbuh.
Banyak pasar tradisional, ruko, dan UMKM yang berkembang pesat di wilayah ini.
Salah satu pusat perdagangan utama adalah Pasar Parung yang menjadi jantung ekonomi lokal.
Selain itu, konektivitas infrastruktur yang menghubungkan Parung ke Tol Serpong–Cinere, Tol Depok–Antasari, dan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) memberikan keunggulan tersendiri.
Hal ini memperkuat posisi Parung sebagai simpul logistik dan transportasi yang dapat mendorong percepatan investasi.
Transportasi publik di wilayah ini juga semakin membaik, dengan hadirnya angkutan feeder ke Depok dan Tangerang Selatan, serta rencana pengembangan jalur transportasi masal berbasis rel dari Bojonggede dan Citayam.
Meski aspirasi pembentukan Kota Parung semakin kuat, bukan berarti tanpa tantangan.
Beberapa pihak mempertanyakan kesiapan administrasi dan keuangan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara Kabupaten Bogor dan Kota Parung.
Namun, para pengusul menilai tantangan tersebut dapat diatasi melalui kajian mendalam dan dialog intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Saat ini, moratorium pembentukan daerah otonomi baru memang masih diberlakukan, tetapi sejumlah usulan seperti Kota Parung dinilai layak masuk prioritas setelah moratorium dicabut.
Seorang warga Parung, Siti Nurhayati (43), mengaku sangat mendukung usulan pembentukan Kota Parung.
“Kami di sini merasa perkembangan sangat pesat, tapi pelayanan publik masih lambat. Kalau jadi kota sendiri, semoga semua urusan warga bisa lebih cepat dan lebih dekat,” ujarnya.
Usulan pembentukan Kota Parung kini mulai mendapat perhatian dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat.
Sejumlah legislator mulai mengkaji potensi dan urgensi DOB Parung, terutama dalam konteks mendukung visi pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif.