PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Wacana Pembentukan Kabupaten Imeko Atasi Kendala Infrastruktur.
Wacana pemekaran wilayah Papua Barat Daya (PBD) kembali mengemuka dan selalu menjadi pembahasan masyarakat setempat.
Kali ini, usulan pemekaran wilayah Papua Barat Daya yakni pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Imeko menjadi perhatian publik.
Kabupaten hasil pemekaran wilayah Papua Barat Daya ini dirancang untuk memperkuat struktur pemerintahan serta mempercepat pelayanan publik di wilayah perbatasan antara Provinsi PBD dan Papua Selatan.
Dimana, daerah pemekaran wilayah Papua Barat Daya tersebut selama ini menghadapi banyak kendala dalam hal infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
Usulan pemekaran wilayah Papua Barat Daya dengan pembentukan Kabupaten Imeko bukan hanya datang dari kalangan birokrat atau pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat akar rumput.
Dan usulan pemekaran wilayah Papua Barat Daya ini adalah cerminan dari aspirasi masyarakat Provinsi PBD yang menginginkan pemerataan pembangunan dan percepatan pelayanan publik.
Jika direalisasikan, Imeko hasil pemekaran wilayah Papua Barat Daya ini akan menjadi simbol kemajuan di wilayah perbatasan, sekaligus menjadi contoh sukses dari pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Imeko
Nama "Imeko" merupakan akronim dari beberapa distrik yang tersebar di wilayah perbatasan antara Papua Barat Daya dan Papua Selatan, yakni Distrik Inanwatan, Metemani, dan Kokoda.
Wilayah-wilayah ini masuk dalam cakupan Kabupaten Sorong Selatan, namun secara geografis dan administratif sering kali terkendala dalam menjangkau pusat pemerintahan kabupaten.
Kondisi geografis yang terpencil, sulitnya akses jalan darat, serta minimnya fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik mendorong tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh adat dari wilayah ini untuk mengusulkan pembentukan kabupaten baru.