MUARA ENIM, PALPOS.ID - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Muara Enim mengukuhkan komitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah melalui pembangunan kolaborasi strategis dengan NGO Australia Green Wafe.
Kerja sama ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi terbarukan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi di Kabupaten Muara Enim.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan diskusi daring (Zoom Meeting) yang dipimpin langsung Ketua KADIN Muara Enim Iwan Kurniawan.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muara Enim, Karang Taruna, Yayasan Lingkungan GIS, serta unsur masyarakat, Jumat, 14 November 2025.
BACA JUGA:Tekankan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
BACA JUGA:PT SLR Gelar Pelayanan Kesehatan di 3 Kabupaten
Ketua KADIN Muara Enim Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa permasalahan sampah di daerah tidak hanya membutuhkan perubahan pola pikir masyarakat, tetapi juga dukungan teknologi dan investasi.
KADIN hadir untuk membantu menjembatani kebutuhan tersebut.
"KADIN Muara Enim menilai bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi jika dikelola dengan benar.
Dengan menggandeng mitra internasional, kami berharap dapat menghadirkan project hilirisasi sampah menjadi energi terbarukan yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,"ujar Iwan.
BACA JUGA:5 Pelaku Pungli Jalinsumteng Diamankan
BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Beri Apresiasi Inovasi Daerah Terbaik
Iwan menambahkan bahwa inisiatif KADIN selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan, khususnya terkait pemanfaatan sampah non-organik dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Dalam forum tersebut, perwakilan Green Wafe, Webri Veliana, menyampaikan kesiapan untuk menjajaki kerja sama pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis RDF di Kabupaten Muara Enim.
"Green Wafe berkomitmen menghadirkan proyek yang berkelanjutan dan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha secara aktif.