MUARA ENIM, PALPOS.ID - Perayaan ulang tahun hari jadi Kabupaten Muara Enim ke 79 kali ini sedikit berbeda.
Soalnya, rapat paripurna istimewa masa sidang ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Muara Enim ke-79 Tahun 2025, mendapat kado istimewa dari belasan massa aksi yang menamakan diri Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat (KABAPJ) yang menggelar aksi demo di depan gerbang gedung DPRD Muara Enim, Kamis 20 November 2025.
Belasan massa aksi tiba di depan gedung DPRD Muara Enim sekira pukul 10.00 WIB dengan satu unit mobil komando, pengeras suara dan membentangkan spanduk bernada kekecewaan dan tuntutan terhadap Bupati dan DPRD Kabupaten Muara Enim.
Kedatangan belasan massa aksi tersebut mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari petugas pengamanan yang terdiri dari pihak Satpol PP dan Kepolisian.
BACA JUGA:Tak Hanya Menindak, Polisi Bagikan Brosur Edukatif
BACA JUGA:11 Propemperda Muara Enim 2026 Disahkan
Dalam orasinya, masyarakat menyampaikan kekecewaan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan setiap kali penyelenggaraan proyek berlangsung.
KABAPJ mendesak Bupati Muara Enim untuk bertanggungjawab terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa yang sudah diarahkan.
Massa aksi menduga ada banyak penggunaan material batuan ilegal di setiap proyek pemkab Muara Enim.
Kemudian, diduga maladministrasi yang dilakukan Bapenda dalam penarikan pajak Galian C kepada penyedia jasa proyek Pemkab Muara Enim sebagai bentuk komitmen Bupati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang anti korupsi.
BACA JUGA:Atasi Pengangguran, Dinasker Gelar Pelatda Praktek Kerja ke Jepang
BACA JUGA:RSUD Rabain Segera Bangun Ruang Inap Jiwa
Massa juga mendesak anggota DPRD agar peka melakukan fungsi pengawasan terhadap proyek yang bermasalah dan tangkap dan penjarakan penyedia jasa yang menggunakan material batuan ilegal di proyek Pemkab Muara Enim.
Koordinator aksi KABAPJ, H Adriansyah mengatakan sebelum aksi hari ini pihaknya sudah menggelar aksi di kantor Bupati Muara Enim, namun hari ini bertepatan dengan HUT Kabupaten yang ke-79 pihaknya kembali melakukan aksi, karena HUT ini juga di hadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan undangan kepala daerah lainnya.
Dengan adanya aksi ini, pihaknya berharap setiap tuntutan bisa dipenuhi oleh pemangku kepentingan, salah satunya adalah mendesak bupati untuk bertanggungjawab atas proyek-proyek yang sudah diarahkan oleh oknum.