Gubernur Herman Deru Instruksikan OPD Perkuat Sinergi Bersama PKK Demi Efektivitas Program Masyarakat

Selasa 25-11-2025,20:00 WIB
Reporter : Enchep H
Editor : Dahlia

PALEMBANG, PALPOS.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi TP PKK Sumsel bersama OPD di Griya Agung, Selasa (25/11/2025).

Dalam arahannya, Gubernur menyatakan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki struktur hingga tingkat desa.

Karena itu, setiap program OPD yang bersentuhan dengan masyarakat harus melibatkan PKK agar dampaknya lebih merata dan terarah.

BACA JUGA:Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tahap II KMS HA ke Penuntut Umum Kejari Muba

BACA JUGA:Peringati HMPI 2025, Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Warisan Lingkungan untuk Generasi Mendatang

“Apapun kegiatan OPD yang menjangkau masyarakat, berdampak pada rumah tangga, agar melibatkan PKK. Sebab PKK ini tingkatannya lengkap dari provinsi sampai desa,” tegas Herman Deru.

Ia mengungkapkan bahwa Rakor ini seharusnya dapat terlaksana lebih awal, namun baru bisa diselenggarakan pada penghujung tahun 2025.

Meski demikian, momentum tersebut dinilai tepat untuk kembali menyamakan persepsi mengenai agenda kerja PKK dan 10 program pokok PKK.

Menurutnya, sebagian kegiatan PKK merupakan agenda nasional dari kementerian atau lembaga. Contohnya lomba memasak ikan yang berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting sebagai program nasional.

BACA JUGA:KPK dan Pemprov Sumsel Sinkronkan Aturan Baru LHKPN, Sekda Tekankan Integritas Pejabat

BACA JUGA:Pengurus Provinsi PGRI Menjadi Petugas Upacara pada Peringatan HUT ke-80 PGRI dan HGN 2025

Sementara itu, kegiatan di tingkat provinsi bersifat lebih dinamis menyesuaikan kebutuhan daerah.

“Agenda provinsi ini harus terbingkai dalam 10 program pokok PKK. Artinya ada monitoring dari provinsi terhadap kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai OPD penghubung yang bertanggung jawab memetakan program wajib, spontanitas, dan rutin di tingkat provinsi.

Kategori :