Namun demikian, banyak pihak menilai bahwa pemekaran wilayah tetap menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
Dengan catatan, prosesnya harus disertai kajian mendalam, partisipasi publik, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan pusat.
Wacana pembentukan 13 kabupaten dan kota baru di Sulawesi Selatan mencerminkan aspirasi kuat masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal.
Pemekaran wilayah diharapkan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, realisasi pemekaran wilayah Sulsel akan sangat bergantung pada kesiapan daerah, dukungan regulasi, serta komitmen semua pihak untuk menjadikan DOB sebagai solusi, bukan beban baru bagi negara.