Namun, penting untuk meluruskan persepsi ini.
BACA JUGA:Modal Investasi Online : IRT di Lubuklinggau Gelapkan Dana Perusahaan, Begini Nasibnya Sekarang!
Ketika seseorang menerima dana dan menggunakannya, tetap ada hubungan utang-piutang secara faktual.
Artinya, ada tanggung jawab moral untuk menyelesaikan pokok utang tersebut.
Yang perlu ditekankan, masyarakat tidak wajib membayar bunga, denda, atau biaya tambahan yang tidak masuk akal, apalagi jika disertai ancaman, pelecehan, atau pelanggaran hukum.
Penagihan pinjol ilegal tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan diri menjadi korban teror psikologis.
BACA JUGA:Hadapi Maraknya Kekerasan Online, FJPI Sumsel Edukasi Jurnalis Perempuan Bahas Isu KBGO
Risiko Besar Jika Menunggak Pinjol Ilegal
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengingatkan bahwa pinjol ilegal membawa risiko jauh lebih kompleks dibanding pinjol legal.
Bukan hanya soal uang, tetapi juga keamanan data dan kesehatan mental.
1. Penyalahgunaan data pribadi
Pinjol ilegal biasanya meminta akses ke kontak, galeri foto, lokasi, bahkan data KTP. Data ini kerap disalin dan disimpan tanpa izin.
Ketika terjadi tunggakan, data pribadi tersebut bisa disalahgunakan, mulai dari penyebaran foto, informasi sensitif, hingga pencurian identitas.
BACA JUGA:Kecanduan Judi Online dan Narkoba Seorang Anak di Lubuklinggau Nekat Curi Motor Ayah Kandung
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Bersama Pemprov Sumsel Bagikan Beras untuk Driver Online
2. Teror psikologis dan ancaman
Debt collector pinjol ilegal tidak terikat kode etik.