MUARA ENIM, PALPOS.CO - Sebanyak 310 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Muara Enim yang akan diberangkatkan di tahun 2026 terbagi menjadi dua kloter, dengan rincian 306 CJH masuk kloter 15 yang pemberangkatannya tanggal 12 Mei 2026 dari Kabupaten Muara Enim. Sedangkan, 4 CJH diberangkatkan 3 hari lebih awal termasuk dalam kloter 12.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Muara Enim H Muhammad Amin Lc MM, menyampaikan bahwa, pembagian CJH yang jadi dua kloter ini berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kemenhaj Provinsi Sumsel.
"Jadi memang kloter 12 ada 4 orang asal Muara Enim yang tergabung dengan beberapa KBIH dari Palembang, Empat Lawang, Musi Rawas, Muara Enim di dalamnya berangkatnya tanggal 9 Mei 2026 dari Muara Enim ke asrama haji Palembang, besoknya tanggal 10 mereka terbang.
Begitu juga dengan kloter 15 harus menginap dulu satu malam di asrama haji," ujar Amin, Minggu 8 Maret 2026.
BACA JUGA:Optimalkan Pengawasan Izin Edar Alkes dan PKRT
BACA JUGA:Sepakat Dorong Tol dan Jalur Distribusi Pelabuhan Linau
Lebih lanjut, Amin memastikan untuk pemberangkatan haji sampai saat ini belum ada perubahan, tetap berjalan seperti rencana dan jadwal yang sudah ditentukan.
"Melihat perkembangan yang ada nanti kita informasikan lagi di waktu-waktu pemberangkatan, karena kita punya space waktu yang masih agak panjang sekitar tanggal 21 April 2026 kloter pertama secara nasional diberangkatkan," ucapnya.
Amin menjelaskan bahwa, secara nasional kuota jemaah haji Kabupaten Muara Enim memang ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 336 jemaah.
"Sebenarnya penurunan ini bukan karena pengurangan kuota, tapi minat pendaftar tahun 2013 agak turun.
BACA JUGA:Dorong Warga Tingkatkan Ibadah dan Kepedulian
BACA JUGA:Wabup Bengkulu Selatan Puji Edson, Tetap Alokasikan TPP PPPK Ditengah Efisiensi Anggaran
Kalau tahun 2013 banyak yang daftar, tidak tertutup kemungkinan bisa mengalahkan tahun sebelumnya," jelasnya.
Selain itu, Amin mengungkapkan bahwa kuota jemaah haji pulau Sumatera di tahun 2026 mengalami penurunan karena diserahkan sekian persen ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
"Tiga provinsi ini diprioritaskan karena masa tunggunya sudah terlalu lama, jadi ada niat negara untuk menyamaratakan secara nasional terlebih dahulu," ungkapnya.