PALEMBANG, PALPOS.CO - Majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus resmi menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan Supriyono dan Kusnandar, dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau pompa portable karhutla untuk desa-desa di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2024.
"Menyatakan perlawanan atau eksepsi para terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar ketua majelis hakim, Kristanto Shata Hamonangan Sianipar, saat membaca putusan sela pada Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus, Rabu 1 April 2026.
Selain menolak nota keberatan terdakwa Supriyono, yang didampingi penasihat hukum Burmansyahtia Darma dan terdakwa Kusnandar, yang didampingi tim kuasa hukum Aida Farhayatii, Feto Bardani, Rosalina, Rozailah, Maulina Nurlaily, dan Ricky Wahyudi, majelis hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang melibatkan kedua terdakwa.
Dalam amar putusan sela tersebut, ketua majelis yang didampingi hakim anggota Idi II Amin dan H Wahyu Agus Susanto, juga memutuskan bahwa biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir dijatuhkan.
BACA JUGA:Polres Musi Rawas Utara Tangkap Pengedar Sabu di Desa Remban, Belasan Paket Disita
BACA JUGA:Polres Musi Rawas Utara Musnahkan 1 Kilogram Sabu Hasil Ungkap Kasus Februari 2026
Setelah membaca putusan sela, majelis hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada Kamis, 9 April 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi.
Sementara itu, Kajari Lubuklinggau, Suwarno, melalui Kasi Intelkam Armein Ramdani, menegaskan bahwa pada sidang berikutnya, JPU akan membuktikan dakwaannya dengan menghadirkan saksi-saksi terkait kasus tersebut.
"Pekan depan diagendakan pemeriksaan saksi-saksi, JPU siap menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara tersebut," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, dalam dakwaannya JPU Kejari Lubuklinggau M Reza Revaldy, menyebutkan bahwa terdakwa Supri dan terdakwa Kusnandar melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (yat)