Melalui pendekatan IAD, pengelolaan potensi tersebut akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam berbagai sektor hilir, mulai dari agroforestry, agroindustri, hingga pengembangan jasa lingkungan dan ekowisata tanpa merusak ekosistem hutan.
BACA JUGA:Curi Kabel Rp72,8 Juta, Pemuda 22 Tahun Dibekuk
BACA JUGA:Main di Sungai Lematang, Bocah 9 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa
FGD awal ini difungsikan sebagai ruang dialog terbuka untuk memetakan kondisi riil di lapangan.
"Melalui forum ini, pemerintah daerah menghimpun data mengenai kondisi eksisting kawasan, mengidentifikasi komoditas unggulan, membedah kendala yang dihadapi kelompok Perhutanan Sosial, serta merumuskan peluang kemitraan strategis," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menegaskan bahwa dokumen Masterplan IAD ini nantinya tidak boleh hanya menjadi dokumen perencanaan di atas kertas semata. Dokumen ini harus menjadi panduan kerja konkret yang bersifat implementatif dan lintas sektor.
"Keberhasilan pembangunan tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Diperlukan komitmen, koordinasi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Kami mengajak semua pihak memberikan kontribusi terbaik agar masterplan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjadi acuan pembangunan kawasan Perhutanan Sosial di masa depan," pungkasnya.
Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan lembaga pendamping, penyusunan masterplan ini diharapkan menjadi titik balik terwujudnya pengelolaan hutan yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Serasan Sekundang, harap Juli yang pernah menjabat sebagai Kepala BPKAD Muara Enim ini.(ozi)