MUARA ENIM - Kasus tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Muara Enim tercatat mencapai 1.266 kasus hingga 27 Oktober 2026.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC sebagai pedoman penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan hingga 2030.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dr Eni Zatila didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Erdius, SKM MPH, mengatakan penanggulangan TBC merupakan salah satu program prioritas nasional yang membutuhkan perhatian serius, termasuk di Kabupaten Muara Enim yang masih menghadapi jumlah kasus cukup tinggi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan hingga 27 Oktober 2026, capaian penemuan kasus TBC di Muara Enim baru mencapai 52,14 persen.
BACA JUGA:Kisah Inspiratif Rumah Kreatif Boek Khaman Binaan Pertamina EP Limau Field
BACA JUGA:BNNK Ajak Pelajar Muara Enim Perangi Narkotika
"Dari sisi jumlah kasus, Kecamatan Lawang Kidul mencatat angka tertinggi dengan 136 kasus, disusul Kecamatan Muara Enim sebanyak 107 kasus dan Kecamatan Ujan Mas sebanyak 82 kasus," ujar Eni, Rabu 28 Oktober 2026.
Sementara itu, persentase capaian penemuan kasus di Kecamatan Ujan Mas tercatat sebesar 80,75 persen.
Adapun angka kesembuhan pasien TBC di Kabupaten Muara Enim mencapai 85,73 persen, masih di bawah target sebesar 90 persen.
Eni menjelaskan, penyusunan Perbup RAD diperlukan agar upaya penanggulangan TBC memiliki perencanaan yang jelas selama lima tahun ke depan.
BACA JUGA:Ayah Pingsan dan Anak Perempuan Nyaris Digigit Anjing Liar
Melalui regulasi tersebut, program penanganan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terukur, serta melibatkan berbagai sektor sesuai dengan peran masing-masing.
"Karena TBC menjadi program prioritas nasional dan kasus di Kabupaten Muara Enim masih cukup tinggi, kita perlu menyusun rencana aksi daerah agar penanggulangannya lebih terstruktur," jelasnya.
Eni menyebutkan, penanggulangan TBC tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).