Apabila perawatan hutan dilakukan oleh Kementrian Kehutanan dan Perhutani seperti yang dilakukan Malaysia, Vietnam, dan lain lain, maka hutannya akan utuh.
Tidak ada satupun yang terbakar sampai selesainya musim kemarau seperti yang ada di tiga negara tersebut, titik hot spot api hampir dikatakan tidak ada. Demikian juga di Papua New Guinea.
Lebih lanjut, BHS mengingatkan bahwa kebakaran hutan berpotensi merugikan sektor pariwisata, industri, dan perdagangan.
Gangguan penerbangan akibat kabut asap serta kualitas udara yang tidak sehat dapat membuat masyarakat dunia enggan berkunjung ke Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menghambat target pariwisata dan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk itu, diharapkan lembaga yang menangani hutan harus di pimpin oleh orang orang yang profesional dan kompeten,” pungkas BHS.