PRABUMULIH, PALPOS.CO - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) dan Forum Alumni HMI Wati (FORHATI) Kota Prabumulih periode 2026–2031 resmi dilantik, Selasa (17/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Prabumulih tersebut dilakukan langsung Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumatera Selatan, Dr H Joncik Muhammad.
Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Prabumulih H Arlan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih, pengurus HMI, jajaran alumni HMI, serta tamu undangan lainnya.
Pelantikan kepengurusan baru ini diharapkan menjadi momentum bagi KAHMI dan FORHATI untuk semakin memperkuat peran organisasi, khususnya dalam memberikan kontribusi pemikiran, sosial kemasyarakatan, serta mendukung pembangunan Kota Prabumulih.
BACA JUGA:Kapolres Prabumulih Sambangi SMP Muhammadiyah, 373 Pelajar Diingatkan Jauhi Narkoba dan Bullying
Ketua MW KAHMI Sumsel, Dr H Joncik Muhammad, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru saja menerima amanah.
Dia berharap kepengurusan MD KAHMI dan FORHATI Prabumulih dapat menjalankan roda organisasi dengan baik serta membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah.
Menurut Joncik, keberadaan KAHMI tidak bisa dilepaskan dari semangat keislaman, intelektualitas, dan pengabdian kepada masyarakat.
Karena itu, alumni HMI diharapkan ikut mengambil bagian dalam mendorong kemajuan daerah, termasuk melalui sinergi dengan Pemkot Prabumulih.
BACA JUGA:Operasi Zebra Musi 2026 Dimulai! Polres Prabumulih Siapkan Personel, Ini yang Jadi Sasaran
"Harus bersinergi dengan Pemkot Prabumulih. Sebab, wujud kecintaan HMI dan KAHMI terhadap nilai-nilai keislaman serta kemajuan dalam membangun negeri ini salah satunya adalah ikut membangun Kota Prabumulih," ujarnya saat diwawancarai.
Meski demikian, Joncik mengingatkan bahwa sinergi dengan pemerintah bukan berarti organisasi harus kehilangan sikap kritis.
Sebaliknya, KAHMI justru diharapkan mampu memberikan masukan, saran, maupun kritik apabila terdapat kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.