Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Wacana Pembentukan Kabupaten Imeko Atasi Kendala Infrastruktur

Kondisi geografis yang terpencil, sulitnya akses jalan darat, serta minimnya fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik mendorong tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh adat dari wilayah ini untuk mengusulkan pembentukan kabupaten baru. 

Harapannya, dengan hadirnya pemerintahan tingkat kabupaten di lokasi yang lebih dekat, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, efektif, dan efisien.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Parung Untuk Menjawab Tantangan Pembangunan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Lembang Untuk Penguatan Sektor Unggulan

Aspirasi Rakyat dan Dukungan dari Tokoh Adat

Usulan pembentukan Kabupaten Imeko bukan hanya datang dari kalangan birokrat atau pemerintah daerah, tetapi juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat akar rumput. 

Dalam beberapa pertemuan adat dan musyawarah masyarakat, usulan ini disampaikan sebagai bagian dari perjuangan untuk menghadirkan keadilan sosial dan pembangunan merata di seluruh penjuru Papua Barat Daya.

Tokoh adat Kokoda, Misyo Kalasuat, menegaskan bahwa masyarakat adat telah lama menantikan kehadiran pemerintahan yang lebih dekat dan responsif. 

"Selama ini kami harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit hanya untuk mengurus dokumen kependudukan atau mendapatkan layanan kesehatan. Kami ingin anak cucu kami merasakan kemudahan hidup seperti masyarakat lain di perkotaan," ujarnya.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Kertajati Memiliki Berbagai Fasilitas Strategis

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Cipanas Untuk Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Tantangan Wilayah Perbatasan

Wilayah Imeko berada di kawasan yang cukup strategis namun menantang. 

Selain berbatasan langsung dengan wilayah Papua Selatan, daerah ini juga menyimpan potensi sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan kekayaan keanekaragaman hayati yang besar. 

Sayangnya, potensi ini belum mampu dikelola secara optimal akibat keterbatasan akses dan kurangnya perhatian dari pusat pemerintahan kabupaten induk.

Kondisi jalan yang masih berupa jalan tanah dan sering terputus saat musim hujan, jaringan komunikasi yang belum stabil, serta ketiadaan infrastruktur dasar seperti rumah sakit dan sekolah menengah yang memadai, menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat di kawasan ini.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kota Cikampek Menjawab Tantangan Pembangunan

Sumber: palpos.disway.id