Pemekaran Wilayah Papua Barat Daya: Wacana Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan Perjuangkan Pembangunan

Moratorium DOB oleh pemerintah pusat

Rekomendasi:

Dialog inklusif dan musyawarah adat untuk menentukan batas wilayah yang disepakati.

Pendidikan dan pelatihan ASN lokal untuk meningkatkan kompetensi birokrasi.

Pemetaan potensi wilayah berbasis teknologi untuk perencanaan pembangunan jangka panjang.

Pendekatan politik dan advokasi ke DPR RI serta Kemendagri untuk menjadikan DOB ini prioritas dalam daftar usulan pemekaran pasca moratorium.

Dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan DPR

Sejumlah anggota DPRD Papua Barat Daya telah menyatakan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan patut dikawal karena berpotensi menjadi ikon pembangunan maritim dan ekowisata berkelanjutan.

Begitu pula Gubernur Papua Barat Daya dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa pemekaran harus berorientasi pada percepatan pelayanan publik, dan bukan hanya sebatas pembentukan daerah administratif baru.

Harapan Warga untuk Masa Depan

Masyarakat di wilayah calon Kabupaten Raja Ampat Selatan menaruh harapan besar bahwa pemekaran ini tidak hanya menjadi janji politik belaka, tapi betul-betul terwujud sebagai cikal bakal pembangunan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Seorang guru di Misool menuturkan, “Kami tidak ingin anak-anak kami menempuh laut puluhan kilometer hanya untuk belajar ke ibu kota kabupaten. Kami ingin sekolah menengah dan SMK dibangun di dekat kampung, agar generasi muda punya masa depan.”

Jalan Menuju Kemandirian

Usulan pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selatan di Provinsi Papua Barat Daya mencerminkan semangat kemandirian lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

DOB ini berpeluang menjadi tonggak penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memberdayakan masyarakat adat, serta menjaga kelestarian alam Raja Ampat yang mendunia.

Dengan dukungan masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta pemerintah provinsi, DOB ini layak menjadi prioritas strategis dalam peta pemekaran wilayah nasional. 

Saatnya kita mendorong pemekaran yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas.

Sumber: palpos.disway.id