Iklan DISWAY AWARD
Iklan HUT KORPRI 2025
Iklan Astra Motor

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan Provinsi Palapa Selatan Untuk Administratif Baru

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan Provinsi Palapa Selatan Untuk Administratif Baru

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Usulan Pembentukan Provinsi Palapa Selatan Untuk Administratif Baru.--Dokumen Palpos.id

Namun dengan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, tantangan ini diyakini bisa diatasi.

Dinamika Politik dan Tantangan Moratorium Pemekaran

Rencana pembentukan Provinsi Palapa Selatan membawa dinamika tersendiri dalam peta politik regional. 

Salah satunya adalah potensi tergesernya rencana pembentukan Provinsi Sumsel Barat (Sumselbar), yang sebelumnya digagas dengan daerah-daerah yang kini diusulkan bergabung dalam Provinsi Palapa Selatan.

Tantangan utama saat ini tetap pada moratorium yang diberlakukan pemerintah pusat. 

Namun, beberapa usulan Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan yang dianggap mendesak sudah mulai dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian. 

Jika Provinsi Palapa Selatan terus mendapat dukungan masyarakat, akademisi, dan elite daerah, bukan tidak mungkin pembentukannya bisa menjadi prioritas nasional berikutnya.

Beberapa tokoh lokal, mulai dari bupati, wali kota, hingga anggota DPRD dari enam daerah tersebut telah menyuarakan dukungan terhadap rencana pemekaran ini. 

Termasuk pula dari kalangan adat, tokoh budaya Besemah, dan para pengusaha lokal.

Rasa memiliki terhadap identitas baru “Palapa Selatan” perlahan mulai terbentuk di tengah masyarakat. 

Kesamaan budaya, keterikatan emosional, dan kesadaran akan perlunya peningkatan pelayanan publik menjadi landasan utama semangat pemekaran ini.

Pembentukan Provinsi Palapa Selatan adalah wacana yang mencerminkan aspirasi masyarakat lokal yang ingin maju dan mandiri melalui otonomi yang lebih dekat. 

Dengan fondasi sejarah, kesamaan budaya, kesiapan infrastruktur, dan potensi ekonomi yang terintegrasi, Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan ini sangat layak untuk diperjuangkan.

Namun, jalan ke arah itu masih panjang. Dibutuhkan kerja sama antardaerah, dukungan politis, dan pembukaan kembali moratorium oleh pemerintah pusat agar aspirasi ini tidak hanya menjadi mimpi, tetapi menjadi kenyataan dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: palpos.disway.id