Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Wacana Pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara Kian Menguat

Meski hingga kini moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dari pemerintah pusat masih berlaku, optimisme para penggagas pemekaran tetap tinggi. 

Mereka menilai bahwa kerja keras dan konsolidasi masyarakat menjadi modal penting untuk memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional.

Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat Tabagsel, Rusdi Lubis, yang menilai bahwa pemekaran merupakan kebutuhan mendesak. 

Menurutnya, luas wilayah dan kekayaan sumber daya alam di kawasan Tabagsel menjadi alasan kuat mengapa wilayah ini layak berdiri sebagai provinsi sendiri.

Potensi Besar Sumber Daya Alam

Wilayah yang diusulkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tenggara dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah.

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat.

Komoditas unggulan yang selama ini menjadi andalan antara lain:

Kelapa sawit

Karet

Kopi

Selain itu, wilayah ini diyakini menyimpan potensi tambang emas serta peluang pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang hingga kini belum dimaksimalkan. 

Potensi ini diharapkan mampu menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi daerah jika provinsi baru benar-benar terbentuk.

Dengan pengelolaan yang lebih dekat dan terfokus, potensi ini diyakini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan industri hilir di kawasan tersebut.

Tantangan Moratorium dan Harapan Masyarakat

Meski prospeknya dinilai cerah, tantangan utama masih berada pada kebijakan moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat. 

Kebijakan ini ditujukan untuk menata ulang efektivitas daerah otonomi baru yang sebelumnya telah dibentuk.

Namun, gelombang aspirasi dari masyarakat Tabagsel terus menguat. 

Mereka berharap pemerintah pusat dapat membuka kembali ruang pembahasan moratorium, khususnya bagi daerah yang dinilai memiliki urgensi tinggi dan kesiapan yang matang.

Masyarakat meyakini bahwa pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara bukan sekadar pemisahan administratif, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.

Menuju Pemerintahan yang Lebih Dekat dan Sejahtera

Sumber: palpos.disway.id