Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Dua Kabupaten Baru Muncul Dari Tokoh Masyarakat

Wilayah ini berada di jalur utama penghubung Palembang menuju kabupaten-kabupaten di barat Sumatera Selatan. 

Letak strategis ini membuat Gelumbang digadang-gadang sebagai calon pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Enam Kecamatan Usulan Kabupaten Gelumbang

Gelumbang

Muara Belida

Sungai Rotan

Lembak

Belida Darat

Kelekar

Perjuangan pemekaran Gelumbang dimotori Presidium DOB Gelumbang yang dipimpin Rani Kodim, dengan H. Hanan Zulkarnain (mantan Wakil Bupati Muara Enim) sebagai Ketua Dewan Pembina. 

Mereka telah lama melakukan komunikasi politik dan sosialisasi di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, hingga DPRD.

Dukungan Politik Mengalir

Usulan pemekaran Gelumbang telah mendapatkan restu dari:

Bupati Muara Enim

DPRD Kabupaten Muara Enim

DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru

Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa beberapa wilayah di Sumsel memang sudah layak dimekarkan agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih optimal. 

Menurutnya, Gelumbang memiliki posisi dan potensi yang sangat strategis sehingga wajar jika pemekaran ini menjadi prioritas.

Potensi Ekonomi Gelumbang

Selain cadangan minyak dan gas bumi yang besar, daerah Gelumbang juga memiliki:

Lahan pertanian dan perkebunan produktif

Akses jalan antarprovinsi yang sudah berkembang

Tenaga kerja lokal yang melimpah

Potensi pembangunan pusat industri energi dan agroindustri

Kehadiran kantor layanan pemerintahan baru diyakini akan memicu pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan: Moratorium dan Kelayakan Administratif

Meski dukungan kuat terus mengalir, upaya pemekaran R2L dan Gelumbang masih menghadapi sejumlah rintangan, terutama:

1. Moratorium DOB Sejak 2014

Pemerintah pusat hingga kini masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru, sehingga seluruh daerah harus menunggu kebijakan baru dari DPR dan Pemerintah Pusat.

2. Persyaratan Teknis dan Administratif

Usulan pemekaran harus melalui kajian mendalam yang meliputi:

Kelayakan fiskal

Kesiapan infrastruktur

Kajian sosiologis dan geografis

Pembagian aset dan batas wilayah

Karena itu, penguatan dokumen dan studi akademik menjadi pekerjaan penting sebelum usulan masuk ke tahap pembahasan nasional.

Harapan Masyarakat: Pelayanan Dekat dan Pembangunan Merata

Warga di kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam dua calon kabupaten ini menyambut antusias wacana pemekaran. 

Banyak dari mereka telah menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam proses transisi apabila pemekaran resmi disetujui.

Sumber: palpos.disway.id