DPC PDIP Muba Rumuskan Arah Perjuangan Baru Lewat FGD, Fokus Benahi Demokrasi Lokal

SEKAYU, PALPOS.ID — DPC PDI Perjuangan Musi Banyuasin (Muba) melakukan terobosan baru dalam merumuskan arah perjuangan politik untuk lima tahun ke depan. 

Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), partai berlambang banteng ini berupaya menggali akar persoalan lokal dan menetapkan strategi politik yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat Muba.

FGD bertema “Mengembalikan Politik ke Jalan Ideologi dan Moral Rakyat, Menata Ulang Arah Demokrasi Lokal Muba” ini digelar di Hotel Cha-Cha Sekayu, Kamis 20 November 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Muba, Beni Hernedi.

Dalam sambutannya, Beni menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari mandat nasional partai untuk menyusun sikap politik lima tahun mendatang.

BACA JUGA:Program LCC Inginkan WBP Siap Menghadapi Proses Hukum Maupun Kehidupan Setelah Bebas

BACA JUGA:Desa Wisata Mekar Sungai Lilin Sabet Dua Penghargaan di Anugerah Desa Wisata Sumsel 2025

Prosesnya melibatkan para pakar lintas sektor, mulai dari politik, ekonomi daerah, lingkungan, hukum hingga tata kelola pemerintahan.

“FGD ini memastikan analisis tajam dan tidak kompromistis terhadap persoalan-persoalan yang menjerat Muba selama bertahun-tahun,” tegas Beni.

Ia menilai Muba tengah menghadapi krisis kepercayaan politik, bukan karena rakyat apatis, tetapi akibat praktik politik berbiaya tinggi, transaksi elektoral, hingga lemahnya keteladanan pemerintah daerah.

Beni menyoroti bahwa selama hampir dua dekade, politik lokal di Muba tersandera oleh pemilu mahal, kepentingan elite yang dikendalikan modal, hingga belanja APBD yang lebih banyak untuk pegawai dan operasional dibandingkan pelayanan publik.

BACA JUGA:KPK Tegaskan Pentingnya Integritas Memimpin Daerah

BACA JUGA:Data Penerima Bansos 'Keluarga Maju' Muba Diperketat

Bahkan, rangkaian kasus korupsi yang menjerat para pemimpin daerah hasil Pilkada langsung turut merusak kepercayaan masyarakat.

“Muba perlu perubahan progresif, bukan sekadar kosmetik politik. Kita harus membedah realitas APBD yang tidak sehat, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, sementara rakyat hanya menjadi penonton,” jelasnya.

Sumber: