DPRD Ogan Ilir Soroti MBG Tak Layak, Transparansi CSR Perusahaan, hingga Lampu Jalan Mati

OGANILIR, PALPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak, pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta, hingga banyaknya lampu jalan yang mati atau redup. 

Sorotan tersebut disampaikan di sela-sela rapat paripurna DPRD Ogan Ilir dengan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2026, Rabu 11 Maret 2026.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ogan Ilir, Amir Hamzah, menyoroti program MBG yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat di media sosial. 

Ia mengatakan keluhan tersebut bahkan memicu aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor Bupati Ogan Ilir beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Diduga Sopir Mengantuk, Dua Mobil Avanza Adu Banteng di Jalinteng Indralaya–Prabumulih

BACA JUGA:Peringati Nuzulul Qur’an di Masjid Agung An-Nur Ogan Ilir, Wabup Ardani Ajak ASN Layani Masyarakat dengan Hati

Menurut Amir Hamzah, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu MBG namun dinilai tidak layak harus segera dievaluasi secara serius. 

Ia menegaskan apabila ditemukan pelanggaran, maka operasional dapur tersebut sebaiknya dihentikan sementara bahkan dicabut izinnya.

“Banyak keluhan masyarakat terkait menu MBG yang tidak layak. Kami meminta agar dapur SPPG yang memberikan pelayanan tidak sesuai standar segera dihentikan atau dicabut izinnya,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Ogan Ilir dari Fraksi NasDem, Basri M Zahri, menyoroti pengelolaan dana CSR dari perusahaan swasta yang dinilai belum tertata dengan baik.

BACA JUGA:Polres Ogan Ilir Ungkap Kasus KDRT di Tanjung Raja, Suami Aniaya Istri karena Minta Uang

BACA JUGA:Lokasi Ini Sering Dijadikan Ajang Balap Liar, Polsek Indralaya Intensifkan Patroli Subuh

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir merapikan forum CSR serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya.

Basri mengatakan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan forum CSR dan perusahaan swasta masih kurang optimal. 

Sumber: