Dikritik, Sejumlah Anggota DPRD Prabumulih Kompak Viralkan Video Protes Warga soal Pembebasan Lahan

PRABUMULIH, PALPOS.ID - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih kompak memposting ulang video pernyataan warga Dusun Prabumulih terkait rencana pembebasan lahan Jalan Jendral Sudirman.

Aksi para wakil rakyat itu, yang dilengkapi tanda atau hashtag ke akun-akun publik dan pejabat nasional, memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat dan netizen.

Video yang beredar menampilkan perwakilan warga, Suharta Ucim, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap DPRD yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak pembebasan lahan.

Dalam video tersebut Suharta menegaskan, "Ini mentok di DPRD, DPRD-nya kemana tidak jelas terlalu banyak alasan yang tidak masuk akal, tidak memihak rakyat, jadi bila perlu bubarkan DPRD."

BACA JUGA:Dua Pelaku Pengedar Narkoba Dibekuk Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Prabumulih

BACA JUGA:Dorong Ekonomi Kerakyatan, Pemkot Prabumulih Bantu 25 UMKM dengan Etalase Dorong

Beberapa anggota DPRD Prabumulih kompak membagikan ulang video tersebut di akun media sosial pribadi.

Di antaranya adalah Ir. Dipe Anom (Wakil Ketua II DPRD Kota Prabumulih/PDI Perjuangan), Suherli Berlian (anggota DPRD dari Partai NasDem), dan Welizar (anggota DPRD dari Partai Golkar).

Dalam unggahannya, Dipe Anom bahkan menuliskan ajakan agar netizen membantu memviralkan video itu agar sampai ke pejabat pusat, termasuk memberi hashtag ke akun-akun seperti Presiden RI, KPK, Mendagri, dan BPK RI.

Saat dikonfirmasi melalui telepon, Dipe Anom mengakui sengaja memposting ulang video itu. Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons atas permintaan pihak-pihak yang ingin video itu menjadi viral.

BACA JUGA:Nekat Curi Atap Gedung RMC Dinas Kesehatan, Pemuda Prabumulih Ditangkap Polisi di Kontrakan Jalan Bangau

BACA JUGA:Nyaris Maut! Tronton Tersangkut di Rel dan Dihantam Kereta Babaranjang di Simpang 4 Patih Galung Prabumulih

"Kan mereka minta bantu viralke sesuai keinginan mereka," ujarnya. 

Dipe Anom juga menegaskan bahwa kritik terhadap DPRD adalah hal biasa dan meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan kritik, termasuk mengklarifikasi atau duduk bersama sebelum menyampaikan protes secara terbuka.

Sumber: