Dapil X DPRD Sumsel Serap Aspirasi Warga Banyuasin

Lahan Plasma dan Normalisasi Sungai Masih Dikeluhkan

DI PENGHUJUNG tahun 2022 ini, Anggota DPRD Sumsel asal daerah pemilihan X, menyempatkan diri bersilaturahmi dan berdialog dengan warga di Kabupaten Banyuasin.

Ada banyak aspirasi yang berhasil diserap, diantaranya masalah normalisasi sungai hingga perbaikan jalan.

Dalam kunjungannya yang berlangsung dari tanggal 1-8 Desember 2022, rombongan dapil X yang terdiri dari Muhammad F. Ridho, ST, MT selaku Koordinator Reses didampingi Nasrul Halim, SH.

Kemudian, Muhammad Yaser, SE; Nadia Basyir, SE; Marzuki, SE; Maliono, SH; dan Herman menyapa warga yang ada di beberapa Kecamatan di wilayah itu.

Diantaranya di Kecamatan Pulau Rimau yang dipusatkan di Desa Majarta, Desa Dana Mulya, Desa Budi Asih, Desa Sumber Rezeki dan Desa Tirta Mulya Kec. Pulau Rimau.

Silaturahmi dan mendengarkan keluhan warga, juga dilakukan anggota DPRD Sumsel dapil X di Kecamatan Banyuasin III, yang dipustakan di beberapa desa diantaranya di Desa Pangkalan, Desa Kedondong Raye, Desa Setereo , Desa Mulya Agung dan Desa Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III.

Sedangkan di Kecamatan Suak Tape, dialog digelar di Desa Duren Daun, Desa Air Senderis, Desa Lubuk Lancang, Desa Talang Ipoh dan Desa Talang Ipoh Kec. Suak Tape.

Koordinator dan Anggota Reses Dapil X mengadakan pertemuan dengan Buruh/Karyawan dan manajemen PT. Mayora dan manajemen PT. Ale-Ale di Desa Sukomoro Kec. Talang Kelapa.

Dalam dialog, aspirasi yang diutarakan warga relatif sama yakni seputar infrastruktur, pertanian, kesehatan dan pendidikan. Di Desa Duren Daun,  Camat suak Tape, Bambang Setiadi, minta agar normalisasi sungai di wilayah Soak Tape bisa dilanjutkan. Sedangkan Bhabinkamtibmas Polsek Betung minta tambahan anggota dan kantor.

Ditempat yang sama Supri Supriyadi, menyampaikan disini banyak perusahaan sawit, salah satunya Sawit Andalan Lestari. Akan tetapi hingga kini perusahaan itu belum menyiapkan lahan plasma. “Kami juga minta pemerintah mengontrol CSR dari setiap perusahaan itu, untuk warga sekitar,” katanya.

Sedangkan Ardiansyah, minta agar dana bangub dibagikan secara merata. Karena sampai saat ini desanya belum pernah kebagian dana bangub.

“Kita juga minta rehab gedung serbaguna dan perbaikan jalan panca usaha tani,” katanya.

Sedangkan di Desa Sukaraja, Kades setempat, Solimin, minta sarana air bersih untuk desa sukaraja dan sukaraja baru.

“Warga disini kesulitan air bersih. Sehingga saat kemarau kami ambil air ke Desa Lubuk Lancang. Untuk itu kami mohon dibangunkan PDAM,” katanya.

Ditempat yang sama Imron, mengharapkan normalisasi Sungai Biuku untuk hindari banjir dan untuk pengairan sawah. “Kami juga minta dibangunkan masjid,” tambahnya.

Sementara itu Ketua BPD Desa Tanjung Laut, Maryadi, mengharapkan bantuan ruang kelas baru, PDAM dan seragam untuk adek adek karang taruna minta seragam.

Kades Lubuk Lancang, mengucapkan terimakasih kepada anggota dapil X yang telah memperjuangkan normalisasi sungai, sehingga banyak sawah yang bisa digarap.

Tapi masyarakat meminta kontraktor bekerja dengan baik. “Kami minta normalisasi ini bisa dituntaskan dengan baik,”harapnya.

Menanggapi semua aspirasi itu, Koordinator Dapil X, MF Ridho menjelaskan mekanisme untuk mendapatkan anggaran dari provinsi, mulai dari usulan hingga dana itu dititipkan ke Pemkab untuk dibangunkan.

“Kami dari dapil X DPRD Sumsel selalu berjuang agar kabupaten ini bisa mendapatkan banyak alokasi anggaran.

Alhamdulillah semuanya tidak sia sia, dan kita termasuk salah satu daerah yang mendapatkan bangub terbesar kalau tidak salah yang ke 2 dari provinsi,” ujar Ridho.

Ditambahkan Ridho, dalam pelaksanaanya, pemprov yang memberikan dana, sedangkan yang mengerjakannya adalah pemkab.

Jadi kalau ada jalan atau normalisasi sungai yang pengerjaanya tidak sesuai, itu tanggung jawabnya pemkab.

Untuk masalah pembakaran hutan, Ridho mengaku belum bisa beri solusi karena ini juga jadi masalah semua.

“Kades juga tidak bisa gunakan dana desa untuk beli alat berat. Karena setahu saya untuk pembelian alat berat ini semua ada mekanismenya dan bukan pakai dana desa,” katanya.

Terkait usulan pembangunan PDAM, politisi partai Demokrat ini mengatakan, kalau ini murni tanggung jawab pemkab. Tapi memang tahun 2018 ada bantuan pipa dari pemprov yakni pipa menengah.

Sedangkan pipa jaringan ke rumah tangga ini wewenangnya pemkab, nanti masalah ini akan kita sampaikan kepada Bupati.

Untuk aspirasi normalisasi Sungai Batung, anggota dapil X lainnya, Nasrul Halim mengatakan, dalam APBD 2022, pihaknya telah berhasil perjuangkan anggaran normalisasi Sungai Bantung dan Sungai Tanjung Aga Rp 10 m.

"Melalui reses ini kami akan sampaikan kepada gubernur agar normalisasi sungai kembali dilanjutkan melalui bangub."

Anggota dapil X, Maliono menanggapi usulan pembangunan kantor Polsek. Menurutnya, kepolisian punya dapur sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan daerah bisa membantu melalui dana hibah.

Terkait banyaknya perusahaan yang belum melakukan plasma, pemberian CSR bagi masyarakat sekitar dan aspirai lainnya, Anggota dapil X, Nadia Basyir, Muhammad Yaser, Marzuki, dan Herman mengatakan masalah ini akan disampaikan kepada Gubernur dan pihak terkait lainnya agar ditindaklanjuti.

Pada kesempatan yang sama rombongan dapil X juga menyerahkan bantuan untuk masjid yang ada di wilayah itu. (*/adv/inforial/BB)

Sumber: humas dprd sumsel