200 Hektar Kawasan Kumuh di Lubuklinggau Masih Jadi PR

200 Hektar Kawasan Kumuh di Lubuklinggau Masih Jadi PR

Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau, Emra.Foto:Maryati/Palpos.id--

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID.-  Penanganan kawasan kumuh di Kota LUBUKLINGGAU, Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2023 terfokus pada dua Kelurahan. Masing-masing Kelurahan Taba Jemekeh dan Kelurahan Batu Urip.

Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Kota LUBUKLINGGAU, Emra, dijumpai usai menghadiri rapat koordinasi di Mapolres LUBUKLINGGAU, Kamis 5 Januari 2023.

Menurut Emra, total kawasan kumuh di Kota LUBUKLINGGAU seluas sekitar 460 hektar dan tersebar di 11 Kelurahan. Dari jumlah itu sebagian sudah selesai ditangani. 'Tahun lalu kita selesaikan lebih kurang 62 hektar,' ujarnya.

BACA JUGA:Terima Pengaduan Pemilu, Kejari Prabumulih Buka Posko PengaduanBACA JUGA:Terima Pengaduan Pemilu, Kejari Prabumulih Buka Posko Pengaduan

Sementara yang tersisa saat ini, lanjut Emra, ada sekitar 200 hektar lagi. 'Sisanya ini tetap kita tangani,' ujarnya.

Khusus untuk tahun 2023, dikatakan Emra, ada dua program yang diusulkan pihaknya yakni untuk sanitasi dan perumahan. Dua program inilah yang akan difokuskan untuk penanganan kawasan kumuh di dua kelurahan tadi, yakni Kelurahan Taba Jemekeh dan Batu Urip.  

"Dua program yang diusulkan ke pusat  lebih banyak ke sanitasi, perumahan,' ujarnya.

Selain penanganan kawasan kumuh, pembangunan non fisik 2023 di Kota Lubuklinggau masih fokus kepada program penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrim dan pengendalian inflasi daerah. "Itu yang perlu kita fokuskan," ujarnya.
BACA JUGA:Terima Pengaduan Pemilu, Kejari Prabumulih Buka Posko Pengaduan
Untuk angka stunting di tahun 2022 dikatakan Emra, sudah cukup turun diangka sekitar 11 persen dari 22,8 persen. 'Alhamdulillah tahun 2022 ini untuk stunting kita sudah cukup turun diangka 11 persen," katanya

Sementara itu, mengenai kondisi kemiskinan ekstrim di Kota Lubuklinggau, menurut Emra, mengalami penurunan cukup signifikan. Persentase penurunan ebih kurang 1,2 persen dari jumlah penduduk. Sebelumnya pada 2021, kemiskinan ekstrim mencapai 2,1 persen dari jumlah penduduk.

Angka penurunan ini sempat membuat pemerintah pusat ragu alias tidak percaya. Karena itu mereka melakukan penghitungan ulang. 'Hasilnya tetap sama dan memang terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya,' pungkas Emra. *

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: