Diduga Kasus Pemalsuan SK Bupati PALI Terkait Masa Kerja TKPP Mangkir

BACA JUGA:Kepada Petugas Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Tekankan Pentingnya Sikap Harmonis dalam bekerja

Saat itu katanya dihadiri Asisten 1 Pemkab PALI H Andre Fajar Wijaya, Asisten III yang juga merangkap sebagai Kabag Hukum Pemkab PALI, Hariono serta kuasa hukum Pemkab PALI Adv.Firdaus Hasbullah,SH.

Pada saat pertemuan tersebut Hariono mengakui jika SK No.45 perihal masa jabatan TKPP yang hanya dua bulan itu dibuat di bulan Agustus 2021 namun seolah-olah diterbitkan pada minggu 05 Januari 2021.

“Artinya, dari pengakuan Asisten III saja mengakui jika benar SK Nomor 45 itu diduga dipalsukan. Dibuat tanggal mundur padahal itu baru dibuat pada Agustus 2021,” terangnya.

Padahal penyidik Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel, bahkan sudah memanggil saksi ahli pidana dari Fakultas Hukum Univ Muhamadiyah Palembang  (FH UMP) yakni Sri Sulastri SH,M.Hum.

BACA JUGA:Kunjungi Kawasan Karya Cipta di Yogyakarta, Kanwil Kemenkumham Sumsel Siap Dukung Pariwisata Berbasis KI

“Ibu Sri Sulastri sebetulnya saksi ahli yang diminta penyidik yang pada awalnya menyatakan jika SK revisi yang diterbitkan tersebut bukanlah pidana,” Jelasnya.

Tak tinggal diam, Dindin Suudin juga sempat menyampaikan keberatan dan menyampaikan sejumlah bukti. Sebab ia menilai ada beberapa baran bukti dan fakta yang tidak sesuai.

“Beliau terkejut karena menurutnya yang disampaikan penyidik kepadanya tidaklah seperti itu dan bersedia untuk dimintai legal opinion terkait kasus ini,” urai Dindin yang didampingi Helen Arisandi,SH,MH, Puja Andaru,SH dan Satria Indra Kesuma,SH,LLM,CLA dari Kantor Hukum Dindin Suudin and Partners.

Sementara, Kasubdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Wisdon Arizal, menjelaskan hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

BACA JUGA:Ini Alasan Kenapa Skutik Honda 160cc Laris di IIMS 2023

Salah satu yang dijelaskan pihaknya telah melakukan gelar perkara, dimana dalam gelar tersebut pihaknya mengecek kembali nomor register surat keputusan (SK) Bupati Pali terkait dengan masa kerja TKPP.

“Rekomendasi dari gelar perkara kemarin, akan mengecek kembali nomor register dengan memastikan kembali ada atau tidaknya SK nomor 21 dan nomor 45 itu, “ucapnya.

Bahkan pihaknya sudah mendatangi BKPSDM Pemkab Pali,  guna mencari barang bukti seperti komputer yang digunakan untuk mengetik SK tersebut.

“Dari hasil kemarin kami kesana, kita menyita satu set komputer, yang ada di BKPSDM Pali, nantinya akan kita bongkar di laboratorium, kalau melihat gambaran dari hasil gelar perkara dan barang bukti untuk keadaan palsunya masih kurang begitu kuat,” jelasnya.

Sumber: