Pemkab Muara Enim-BNSP Teken MoU Sertifikasi Tenaga Kerja

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Untuk meningkatkan kapasitas SDM, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MUARA ENIM melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PALPOS.PALPOS.disway.id/listtag/37205/disway">disway.id/listtag/85267/bnsp">BNSP), di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) MUARA ENIM, Rabu (9/8).

Penandatangan MoU tersebut dari pihak Pemkab MUARA ENIM dilakukan oleh Plt Bupati MUARA ENIM Ahmad Usmarwi Kaffah. Sedangkan dari PALPOS.PALPOS.disway.id/listtag/37205/disway">disway.id/listtag/85267/bnsp">BNSP dilakukan langsung oleh Ketua PALPOS.PALPOS.disway.id/listtag/37205/disway">disway.id/listtag/85267/bnsp">BNSP Kunjung Masehat SH MH.
Plt Bupati MUARA ENIM MUARA ENIM Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan bahwa kerja sama dengan PALPOS.PALPOS.disway.id/listtag/37205/disway">disway.id/listtag/85267/bnsp">BNSP untuk Sertifikasi kompetensi ini difokuskan kepada masyarakat, khususnya tenaga kerja agar dapat meningkatkan kapasitas.

Terjalinnya kerja sama antara Pemkab MUARA ENIM dan PALPOS.PALPOS.disway.id/listtag/37205/disway">disway.id/listtag/85267/bnsp">BNSP ini, akan semakin banyak lapangan kerja yang terbuka dan diisi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

BACA JUGA:Tingkatkan Capaian Investasi dan Kemudahan Proses Perizinan

"Sebenarnya ini untuk mempersiapkan supaya banyak tenaga kerja yang bisa diterima sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang dibuktikan oleh sertifikat yang mereka miliki masing-masing," ujar Kaffah.

Lanjut Kaffah, bahwa kerja sama sertifikasi kompetensi yang disepakati ini masih secara umum. Nantinya, MoU dapat dikembangkan untuk sub bidang masing-masing dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) seperti contohnya dibidang operator alat berat dan lain-lain.

Sementara itu, Ketua BNSP Kunjung Masehat mengatakan bahwa sertifikasi merupakan pembuktian bahwa seseorang dinyatakan kompeten dengan bentuk memiliki sertifikat. Menurutnya, sangat banyak bidang yang butuh disertifikasi dalam rangka mendukung kapasitas tenaga kerja.

BACA JUGA:Polda Sumsel Berhasil Sita 780 Tabung Gas Oplosan Dari Gudang Penyimpanan Milik SW di Kabupaten Muara Enim

"Nanti orang bekerja tidak sembarangan karena menyangkut K3, Keselamatan Kerja dan lain-lain. Kalau dia nggak punya kompetensi tiba-tiba masuk ke tambang, ya itu pasti kecelakaan kerjanya akan terjadi, itu yang kita hindari supaya nanti tenaga kerja kita itu benar-benar siap ketika masuk ke dunia industri," katanya.

Ketua BNSP sangat mengapresiasi Pemkab Muara Enim sebagai kabupaten/kota yang menjalin MoU pertama dengan BNSP di Indonesia. Dan MoU ini dapat terjadi tentu berkat komitmen dari Top Management Pemkab Muara Enim untuk mengembangkan SDM di Bumi Serasan Sekundang.

"Kalau Top Manajement-nya nggak komit, saya kira nggak akan terjadi apa yang dilakukan teman-teman di dinas. Jadi misalnya kita memasuki Indonesian Gold 2045, Muara Enim mau ke mana bergeraknya, SDM-nya kita siapkan sejak saat ini," tutupnya.

BACA JUGA:Rangkap Jabatan, Bawaslu Muara Enim Imbau Mundur Panwaslu

Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia (LSP ABI) Agus Suyitno menerangkan, kerja sama yang disepakati ini dalam bidang profesi alat berat, terutama untuk para mekanik, teknisi dan operator. Bentuk kerja samanya adalah kita mengembangkan kurikulum pelatihan di BLK dan juga nanti pelaksanaan sertifikasi profesinya.

Kerja sama ini, kata dia, merupakan yang pertama kali dilaksanakan, dengan harapan ke depan bisa ditingkatkan untuk sertifikasi profesi.
"Mudah-mudahan SDM di Muara Enim ini khususnya, menjadi lebih kompeten karena diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional," harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muara Enim Hj Siti Herawati SH, berharap dengan adanya MoU ini akan dapat membantu pencari kerja yang sudah dilatih Disnarketrans Muara Enim, maupun para tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing sehingga lebih profesional.

Untuk saat ini, sasaran sertifikasi lebih ditujukan kepada tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi dan yang masa sertifikasinya sudah habis sehingga bisa diperpanjang.

"Kita berharap sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), BLK sebagai TUK bisa memberikan kemudahan, karena selama ini kan mereka harus ke Palembang atau ke tempat lain, itu paling tidak sudah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Kita akan upayakan juga sertifikasi untuk teman-teman yang kita latih, tapi harus masuk dulu di anggaran," pungkasnya.*

Sumber: