Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, 7 Wisata Eksotis Kabupaten Wakatobi Provinsi Kepulauan Buton
Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Tiga Akses Menuju Baubau Ibukota Daerah Otonomi Baru Kepulauan Buton.-Palpos.id-Dokumen Palpos.id
Sehingga pemerintah dan berbagai organisasi bekerja bersama untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan ekosistem laut di Taman Nasional Wakatobi.
Dan itulah profil singkat Kabupaten Wakatobi yang bakal memisahkan diri dari provinsi induk Provinsi Sulawesi Tenggara, dan memilih bergabung provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Buton.
Masih terkait pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, ternyata ini alasan pergantian nama Provinsi Buton Raya jadi Provinsi Kepulauan Buton.
Ternyata alasannya karena menyangkut tantangan provinsi baru itu kedepannya. Dimana, Kepulauan Buton merupakan wilayah maritim, dan pembangunan kedepan berporos daerah kepulauan.
BACA JUGA:Wacana Pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan Jadi Provinsi Luwu Raya dan Bugis Timur
BACA JUGA:15 Tahun Perjuangan Bentuk 2 Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
‘’Sehingga awalnya usulan pembentukan Provinsi Buton Raya. Sehingga akhirnya diubah menjadi usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton,” tegas Ketua Presidium KNP3-Kepton Drs Alimudin Msi, beberapa waktu yang lalu.
Akan tetapi, meskipun usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah lama diperjuangkan, namun masih terganjal moratirium DOB yang belum dicabut Pemerintah Pusat.
Ada lagi pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara usul provinsi baru 1 kota dan 5 kabupaten gabung Provinsi Kepulauan Buton.
Menariknya, sebenarnya usulan provinsi DOB itu sudah sejak lama digaungkan. Bahkan, sebelumnya bernama Provinsi Buton Raya, sebelum diganti usulan Provinsi Kepulauan Buton atau Kepton.
BACA JUGA:Usul Bentuk 2 Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah...
Bahkan, usulan provinsi baru ini mendapat dukung dari Sultan Buton, serta Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, meskipun moratorium DOB belum dicabut Pemerintah Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: