Pj Wako Palembang Ratu Dewa Tinjau Pelayanan Publik, Temukan Keluhan Ini..

PALEMBANG, PALPOS.ID- Pelayanan publik menjadi perhatian pusat dalam masyarakat saat ini. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah menunjukkan komitmen serius dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada warga.

Dalam era sekarang, buruknya kualitas pelayanan publik mudah dikenali dan menjadi sorotan. 

Ketidakpuasan terhadap pelayanan tersebut dengan cepat mencuat ke permukaan dan mengakibatkan eksposur yang negatif, bahkan dapat mencoreng citra pemimpinnya.

BACA JUGA:Bukan Cuma Diminum, Kopi Bisa Jadi Masker Wajah Jadi Cerah Berkilau Bikin Suami Betah Dirumah..

Sebaliknya, pelayanan publik yang unggul memberikan dampak positif pada tatanan pemerintahan setempat. 

Oleh karena itu, semua pihak terkait dengan pelayanan publik diharapkan untuk memberikan dukungan sepenuh hati. Mereka harus tanggap, efisien, dan melayani dengan penuh dedikasi.

Penjabat (Pj) Walikota Palembang, H Ratu Dewa, baru-baru ini turun langsung ke lapangan. Dia memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap keluhan yang diterima dari masyarakat. 

Keluhan negatif terhadap pelayanan publik di kota Palembang yang dilaporkan cukup umum. Mulai dari pelayanan lamban sampai petugas yang tidak ramah.

BACA JUGA:All New Toyota Rush 2024 Resmi Meluncur : Mengguncang Pasar SUV, Suzuki Grand Vitara Minggir Dulu !

Pj Walikota mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan dan optimal dalam pelayanan.

Dia menekankan pentingnya tidak memperlambat proses apa pun yang terkait dengan administrasi dan kepentingan masyarakat.

"Kami mendorong agar masyarakat tidak ragu melaporkan tindakan yang tidak memadai. Keluhan tersebut akan segera kami tindaklanjuti," tambahnya.

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Provinsi Indonesia: Gagasan dan Tantangan di Bawah Bayang-Bayang Moratorium DOB

Ratu Dewa menegaskan komitmennya dengan melakukan inspeksi langsung di beberapa dinas, termasuk Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Sumber: