Hitung Kerugian Keuangan Negara Kasus Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, Kejari Prabumulih Gandeng APIP

SUMATERA SELATAN, PALPOS.ID - Penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di dinas perhubungan Kota Prabumulih yang kini ditangani penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, terus bergulir.

Ratusan saksi dari dinas perhubungan mulai dari pegawai harian lepas (PHL), staf PNS hingga kepala seksi, kepala bidang dan juga kepala dinas telah dimintai keterangan oleh penyidik.

Terbaru, penyidik yang menangani perkara itu tengah berkoordinasi dengan Aparay Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Prabumulih, untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Roy Riady SH MH melalui Kasi Intelijen M Ridho Syahputra SH ketika dikonfirmasi menuturkan, pihaknya sengaja berkoordinasi dengan APIP Kota Prabumulih sesuai dengan arahan dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Sumatera Selatan (Sumsel).

BACA JUGA:Daun Seledri si Kecil dengan Manfaat Besar

BACA JUGA:Menggali Kekayaan Budaya dan Keberagaman Agama di Maluku Utara: Jejak Sejarah, Bahasa, dan Kepulauan

“Kami sudah mendatangi Inspektorat Prabumulih untuk berkoordinasi dan ekspose perkara dugaan korupsi di dinas perhubungan, untuk membantu penghitungan kerugian keuangan negara,” ungkap M Ridho Syahputra SH, Kasi Intelijen Kejari Prabumulih, Senin (06/11).

Dengan telah dilakukannya koordinasi dan ekspose tersebut, sambung Ridho kedepan Inspektorat Daerah Prabumulih akan membentuk tim yang akan bekerja melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

“Tentunya akan dibentuk tim penghitungan kerugian keuangan negara,” ujar Ridho.

Ketika ditanya kenapa bukan BPKP yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut, Ridho enggan berkomentar panjang.

BACA JUGA:Suzuki Boulevard M109R : Tampilan Macho dengan Performa Gahar, Bikin Harley Davidson tak Arogan Lagi !

BACA JUGA:Manfaat Daun Pepaya untuk Kecantikan Kulit Tergaransi

Ridho hanya menduga, BPKP sedang banyak kegiatan yang masuk dalam skala priritas sehingga pihaknya diarahkan ke APIP.

"Kita diarahkan ke APIP Daerah. Sejauh ini sudah lebih dari 100 lebih saksi kita mintai keterangan," lanjutnya didampingi jajaran lainnya.

Sumber: