Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Dari Wacana Hingga Kontroversi Ditengah Moratorium DOB

Pemekaran Kabupaten dan Kota sebagai Alternatif

Meski memiliki pandangan yang kritis terhadap pemekaran provinsi, Bupati Achmad Husein mendukung pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Salah satu rencananya adalah pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Banyumas Barat, Kabupaten Banyumas Timur, dan Kota Purwokerto. 

Dengan pemekaran di tingkat kabupaten, diharapkan wilayah tersebut dapat lebih maju, dan kinerja pemimpin daerah menjadi lebih fokus.

Antara Dukungan dan Kontroversi

Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi buah bibir dan menimbulkan berbagai pendapat. 

BACA JUGA:Pemekaran Kabupaten Brebes Selatan: Usulan Warga dan Progres Persyaratan Menuju Kabupaten Baru di Jawa Tengah

BACA JUGA:Pantai Greweng Permata Tersembunyi di Pantai Selatan Jawa Tengah

Meskipun ada pihak yang mendukungnya dengan alasan memudahkan pembangunan, terdapat juga kritik terutama dari Bupati Banyumas yang melihatnya sebagai pemborosan. 

Sementara itu, rencana pemekaran kabupaten dan kota menjadi alternatif yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan fokus dalam pengelolaan daerah.

Dengan adanya perdebatan dan pro-kontra terkait pemekaran wilayah ini, masih perlu waktu untuk melihat apakah Pemerintah Pusat akan mengambil keputusan terkait wacana ini atau mengarahkan pada pemekaran daerah yang lebih terlokalisasi.

Pemekaran Provinsi Jawa Tengah: Rencana 3 Provinsi Baru dan Daerah Istimewa.

Rencana pemekaran provinsi ternyata tetap berlanjut, membuka pintu bagi lahirnya tiga provinsi baru dan satu Daerah Istimewa yang mengundang berbagai spekulasi.

Sebagai provinsi dengan populasi lebih dari 36,7 juta jiwa, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan bahwa Jawa Tengah atau Jateng menjadi salah satu wilayah terpadat di Indonesia. 

Dengan luas wilayah Jateng mencapai 34.337 kilometer persegi, pemekaran dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan dan efisiensi birokrasi pelayanan.

Sumber: