Anies Baswedan Akan Mengkaji Pemekaran Bone Selatan Sulawesi Selatan: Aspirasi Masyarakat dan Program 100 Hari

Dalam hal ini, ia berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan petani dan nelayan, dua kelompok masyarakat yang kerap menghadapi tantangan ekonomi.

"Kami mendengar keluhan petani terkait pupuk dan keluhan nelayan mengenai harga solar. Salah satu program utama kami adalah memastikan ketersediaan dan terjangkaunya harga pupuk dan solar bagi masyarakat," ujarnya. 

Ini menjadi komitmen Anies dalam rangka mendukung sektor pertanian dan kelautan.

Program 100 Hari Anies: Tata Niaga Pangan dan Pemekaran Wilayah

Anies Baswedan juga mengungkapkan bahwa jika terpilih menjadi presiden, salah satu program utama dalam 100 hari pertamanya adalah menata ulang tata niaga pangan. 

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Transformasi Menuju Terbentuknya 3 Provinsi Baru

BACA JUGA:Sorotan Mendalam Terhadap Wacana Pemekaran Wilayah Otonomi Baru Provinsi Sulawesi Selatan

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para produsen, termasuk petani dan nelayan.

"100 hari pertama kita adalah kita akan menata ulang tata niaga pangan kita supaya yang bekerja menghasilkan bisa lebih sejahtera seperti petani, nelayan, dan sebagainya," tambah Anies. 

Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Wacana Pemekaran Bone Selatan oleh Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS)

Wacana pemekaran Bone Selatan bukanlah hal baru, sebelumnya, Forum Pemekaran Bone Selatan (FPBS) pada tahun 2022 menggulirkan usulan tersebut. Namun, langkah ini terhambat oleh kebijakan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB).

BACA JUGA:Rencana Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Kekayaan Alam dan Budaya Menuju Masa Depan Cerah

BACA JUGA:Eksplorasi Keindahan Alam dan Dinamika Masyarakat di Kabupaten Bone Permata Pesisir Timur Sulawesi Selatan

"Anda Februari (2022) kemarin kami sudah menyurati Kementerian terkait, juga DPD RI dan Komisi II DPR RI. Kami meminta Bone Selatan (Bonsel) jangan lagi ditunda pemekarannya," ungkap Ketua FPBS, Andi Suaedi. 

Sumber: