Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera: Kabupaten Natar Agung dan Perjuangan Otonomi Baru di Provinsi Lampung

Pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi Kabupaten Natar Agung menjadi topik utama dalam perdebatan pemekaran wilayah di Pulau Sumatera. 

Panitia Daerah Otonomi Baru pemekaran Kabupaten Lampung Selatan (PDOBPKL) terus mengusulkan nama Kabupaten Natar Agung, meskipun terdapat moratorium dari Pemerintah Pusat terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Ketua PDOBPKL, Irfan Nuranda Jafar, menyatakan bahwa sudah ada dukungan sekitar 2/3 dari desa yang terdampak oleh pemekaran tersebut.

Perbandingan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pemekaran Kabupaten Natar Agung tidak hanya memperhatikan aspek nama dan administratif, tetapi juga faktor demografi dan geografi. 

BACA JUGA:Perjuangan Masyarakat Lampung Timur untuk Otonomi Baru: Kabupaten Lampung Tenggara atau Kabupaten Melinting?

BACA JUGA:Pringsewu: Menuju Kota Otonom yang Maju dan Berkembang di Provinsi Lampung

Setelah pemekaran, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Natar Agung akan mencapai sekitar 468 ribu jiwa, atau sekitar 45 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan. 

Lokasi ibukota Kabupaten Natar Agung direncanakan berada di Kecamatan Jati Agung.

Dukungan dan Tantangan

Meskipun PDOBPKL telah memperoleh dukungan dari sebagian besar desa yang terlibat, masih ada tantangan yang harus dihadapi. 

Moratorium DOB yang belum dicabut oleh Pemerintah Pusat menjadi kendala utama dalam proses pemekaran wilayah ini. 

BACA JUGA:Provinsi Lampung: Menelusuri Gudang Artis yang Memikat Dunia Hiburan Indonesia

BACA JUGA:Menggali Keajaiban Provinsi Lampung: Kisah Daerah-Daerah Terkaya dan Penuh Potensi

Namun, PDOBPKL terus berupaya mendapatkan dukungan, termasuk dari Komisi I DPRD Lampung, dalam upaya mewujudkan pembentukan Kabupaten Natar Agung.

Sumber: