Pemekaran Wilayah Provinsi Jawa Tengah: Kudus Potret Kota Calon Ibukota Otonomi Baru Jawa Utara

Wacana ini pertama kali muncul melalui saluran YouTube Mahasiswa Geografi. 

Meskipun belum masuk secara resmi dalam pembahasan pemerintah, usulan pemekaran Provinsi Jawa Utara dari Jawa Tengah telah mendapat perhatian serius. 

Hal ini terutama disebabkan oleh potensi ekonomi dan pelayanan publik yang besar dari wilayah yang terlibat.

Proses dan Keterlibatan Pemerintah

Meskipun telah menjadi topik hangat di berbagai media dan saluran informasi, perlu dicatat bahwa belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait pemekaran ini. 

Usulan pemekaran provinsi harus melalui proses pembahasan yang matang dan persetujuan pemerintah pusat sebelum menjadi kenyataan. 

Oleh karena itu, penting untuk menantikan perkembangan selanjutnya terkait usulan pemekaran Provinsi Jawa Utara dari Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Selatan: Pemekaran Wilayah Otonomi Baru yang Mengubah Peta Potensi Ekonomi di Jawa Tengah.

Dulu hanya dikenal sebagai sebuah bagian yang tersembunyi di Jawa Tengah, kini Provinsi Jawa Selatan (Jasela) telah mengambil pusat panggung dengan mengungkapkan potensi ekonomi maritim yang sangat memukau. 

Dengan sektor pertanian yang subur, destinasi pariwisata menakjubkan, dan peluang ekonomi maritim yang melimpah di sepanjang pantai selatan Jawa, Jasela siap menjalani perubahan perekonomian yang menjanjikan di Selatan Jawa Tengah.

Menggali Potensi Ekonomi Maritim Jasela

Data terbaru mengenai skala potensi ekonomi dari sektor maritim menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana potensi ini dapat menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi regional secara signifikan. 

Diperkirakan potensi ekonomi dari sektor maritim mencapai 1,5 triliun dolar AS, setara dengan tujuh kali APBN tahun 2021 sekitar 2.750 triliun rupiah atau 196 miliar dolar AS.

Rencana pemekaran wilayah yang melibatkan Provinsi Jawa Tengah dan berujung pada pembentukan Provinsi Jawa Selatan, yang dikenal sebagai Jasela, tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. 

Usulan ini muncul melalui pandangan Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Abdul Kholik, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2022.

Sumber: