Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Provinsi Otonomi Baru Kepulauan Nias Menggeliat

Dengan pusat pemerintahan yang lebih dekat, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan dapat lebih mudah dan cepat. 

Hal ini akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Nias.

Peran Tokoh Masyarakat dan Akademisi

Tokoh masyarakat dan akademisi memainkan peran penting dalam memperjuangkan pemekaran ini. 

Mereka berperan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, melakukan kajian akademis, serta menggalang dukungan politik.

Mayjen TNI Purn Drs. Christian Zebua, misalnya, aktif melakukan berbagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pemekaran ini mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat.

Intinya, pemekaran wilayah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya dan perjuangan untuk merealisasikan provinsi otonomi baru ini terus dilakukan dengan semangat yang tinggi. 

Dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, maupun akademisi, menjadi kunci keberhasilan pemekaran ini.

Pemekaran Wilayah Sumatera Utara: Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Tapanuli Mencuat.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini memiliki 33 kabupaten dan kota, terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. 

Luas wilayah yang begitu besar memunculkan usulan pemekaran untuk membentuk daerah otonomi baru (DOB) demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. 

Salah satu dari tiga usulan provinsi baru pemekaran Provinsi Sumatera Utara adalah Provinsi Tapanuli.

Sejarah dan Motivasi Pemekaran

Usulan pembentukan Provinsi Tapanuli sebenarnya bukan hal baru. 

Sumber: