Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Rencana Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan untuk Akses Pelayanan Publik

PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Rencana Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan untuk Akses Pelayanan Publik.

Wacana pemekaran wilayah Jawa Barat (Jabar) terus bergulir meskipun moratorium daerah otonomi baru (DOB) belum dicabut Pemerintah Pusat.

Untuk fokus pemekaran wilayah Jawa Barat kali ini yakni pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan yang akan memisahkan diri dari Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelum adanya usulan pemekaran wilayah Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah dengan luas mencapai 2.709 kilometer persegi.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Tasikmalaya Utara Bergulir

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat dan Tantangan yang Muncul 

Dengan kondisi geografis yang cukup luas, akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah selatan Tasikmalaya menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pemekaran wilayah Jawa Barat.

Oleh karena itu, wacana pemekaran wilayah Jawa Barat dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan kembali mengemuka akhir-akhir ini.

Namun, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah Jawa Barat ini dapat berjalan secara efektif. 

Dengan pemekaran wilayah Jawa Barat ini, diharapkan pelayanan publik lebih mudah diakses dan pembangunan lebih merata, sehingga masyarakat Tasikmalaya Selatan dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Cirebon Timur Solusi Pemerataan Pembangunan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Wacana Pembentukan Kabupaten Bandung Timur Untuk Pemerataan Pembangunan

Urgensi Pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan

Gagasan pemekaran Kabupaten Tasikmalaya Selatan bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah selatan. 

Saat ini, jarak tempuh menuju pusat pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya dinilai terlalu jauh, yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. 

Sumber: palpos.disway.id