Presiden Filipina Ferdinand Marcos Perintahkan Regulator Tutup Ratusan Operator Judi Online

Alejandro Tengco mengakui bahwa tantangan terbesar bagi para penegak hukum adalah mencegah perusahaan-perusahaan ini untuk tidak beroperasi di bawah tanah. 

Selain itu, penutupan POGO juga berarti pemerintah akan kehilangan sekitar 23 miliar peso atau sekitar Rp6,38 triliun per tahun dari biaya izin dan pajak yang dibayarkan oleh operator judi online ini.

Namun, Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan bahwa POGO hanya menyumbang kurang dari 0,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. 

"Manfaat melarang POGO lebih besar daripada kerugiannya,” jelas Balisacan. 

BACA JUGA:Polres Lubuklinggau Siap Berantas Judi Online

BACA JUGA:Puluhan Ribu Konten Judi Online Dihapus, Begini Pengawasan Polres OKI

Menurutnya, penutupan POGO akan mengurangi risiko keamanan dan kriminalitas yang terkait dengan industri ini.

Tekanan dari Pemerintah China

China telah mendesak Filipina untuk melarang permainan online demi mendukung tindakan tegas perjudian lintas batas. 

Analis hubungan internasional dari De La Salle University, Renato Cruz De Castro, mengatakan bahwa tindakan tegas ini akan memicu pulihnya hubungan antara Filipina dan China.

Tindakan Terhadap Kejahatan Terorganisir

Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir di bawah Presiden Marcos Jr. mengatakan bahwa tindakan tegas terhadap ratusan POGO ilegal yang terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan perdagangan manusia akan terus berlanjut. 

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Filipina untuk membersihkan negara dari pengaruh negatif industri perjudian ilegal.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Pengaruh Terhadap Pekerja dan Masyarakat

Sumber: