Pemekaran Wilayah Provinsi Bengkulu: Muncul Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Lembah Pesisir

Sebelumnya, di Mukomuko sempat muncul ide untuk membentuk Provinsi KIM (Kerinci, Indrapura, Mukomuko). 

Meskipun secara historis dan geografis Mukomuko mungkin lebih pas bergabung dengan Provinsi KIM yang sudah lama digagas, Bupati Mukomuko, M. Ichwan Yunus, menentang ide ini. 

Menurutnya, saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah membentuk provinsi baru.

BACA JUGA:Tingkatkan Awareness Bencana di Bengkulu, Masyarakat Desa Berdaya Binaan PLN Laksanakan Bimtek Siaga Bencana

BACA JUGA:Tingkatkan Kesadaran Keselamatan Listrik, PLN Berikan Edukasi Masyarakat di Kecamatan Curup Timur, Bengkulu

Kebutuhan Akan Pemekaran Provinsi Lembah Pesisir

Gagasan pemekaran Provinsi Lembah Pesisir muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu terhadap alokasi dana pembangunan yang dianggap tidak merata.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kabupaten seperti Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan Kota Bengkulu telah menerima alokasi dana pembangunan yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, kabupaten seperti Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukomuko merasa bahwa mereka belum mendapat perhatian yang seharusnya dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

Hal ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa gagasan pemekaran Provinsi Lembah Pesisir mulai mendapatkan dukungan dari para tokoh masyarakat dan politikus di kelima kabupaten tersebut.

Dukungan dari Tokoh-Tokoh Penting

Gagasan pemekaran Provinsi Lembah Pesisir telah mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh penting di Bengkulu. 

Tokoh-tokoh ini, yang memiliki pengaruh dan pengalaman dalam dunia politik dan pemerintahan, turut memperkuat dorongan untuk merealisasikan ide pemekaran ini.

Di antara mereka adalah mantan Bupati Rejang Lebong, Drs. Wahidun Djangjaya, yang merasa bahwa pemekaran provinsi bisa menjadi solusi untuk masalah ketidakmerataan pembangunan di wilayah ini. 

Selain itu, HA. Hijazi, SH, dan H. Jambak Hasan dari Rejang Lebong juga memberikan dukungan mereka terhadap gagasan ini.

Sumber: