Pemekaran Wilayah Provinsi Bengkulu: Empat Kabupaten Pilih Gabung Provinsi Daerah Otonomi Baru

Provinsi baru ini diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sambil menyediakan kursi jabatan yang cukup untuk para pejabat dari kelima kabupaten tersebut, yang saat ini belum sepenuhnya terakomodasi di Provinsi Bengkulu.

Thobari juga menyoroti isu pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang masih menjadi perhatian. 

Beberapa kabupaten seperti Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan Kota Bengkulu telah menerima alokasi dana pembangunan yang cukup besar, sedangkan Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukomuko masih merasa kurang mendapat perhatian yang seharusnya.

Rencana Pembentukan Presidium

Rencananya, presidium pemekaran Provinsi Lembah Pesisir akan dibentuk di Kota Curup pada tanggal 6 Januari 2024. 

Siapa yang akan terpilih sebagai ketua presidium akan ditentukan melalui kesepakatan dan musyawarah para tokoh yang terlibat. 

Selain itu, rencana calon ibukota provinsi juga akan menjadi salah satu topik penting yang akan dibahas dalam proses ini.

Sejarah dan Tantangan Pemekaran

Sebelumnya, di Mukomuko sempat muncul ide untuk membentuk Provinsi KIM (Kerinci, Indrapura, Mukomuko). 

Meskipun secara historis dan geografis Mukomuko mungkin lebih pas bergabung dengan Provinsi KIM yang sudah lama digagas, Bupati Mukomuko, M. Ichwan Yunus, menentang ide ini. 

Menurutnya, saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah membentuk provinsi baru.

Kebutuhan Akan Pemekaran Provinsi Lembah Pesisir

Gagasan pemekaran Provinsi Lembah Pesisir muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu terhadap alokasi dana pembangunan yang dianggap tidak merata.

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian kabupaten seperti Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur, dan Kota Bengkulu telah menerima alokasi dana pembangunan yang cukup besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, kabupaten seperti Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Mukomuko merasa bahwa mereka belum mendapat perhatian yang seharusnya dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. 

Sumber: