Pemekaran Wilayah Provinsi Aceh: Usulan Dua Provinsi Daerah Otonomi Baru untuk Jaga Keutuhan NKRI

Namun, pemekaran wilayah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

Moratorium DOB: Hingga saat ini, Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium DOB, sehingga proses pemekaran belum bisa dilanjutkan secara resmi.

Kesiapan Administrasi: Pemekaran wilayah membutuhkan kesiapan administrasi yang matang, mulai dari pengelolaan keuangan hingga sumber daya manusia.

Pendanaan: Pemekaran wilayah membutuhkan dana yang tidak sedikit, baik untuk pembangunan infrastruktur baru maupun operasional pemerintahan.

Politik Lokal: Pemekaran wilayah seringkali menghadapi dinamika politik lokal yang kompleks, yang bisa menghambat proses pemekaran.

Dukungan dan Penolakan

Pemekaran wilayah Aceh mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi lokal. 

Namun, ada juga pihak yang menolak dengan alasan bahwa pemekaran wilayah bisa menambah beban anggaran dan birokrasi.

Safarudin dari YARA menegaskan bahwa gerakan pemekaran wilayah harus terus diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat Aceh.

"Kita harus terus berjuang agar pemekaran wilayah ini bisa terealisasi dan masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Di sisi lain, beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pemekaran wilayah bisa menambah beban anggaran daerah dan menimbulkan birokrasi baru yang bisa menghambat pelayanan publik. 

"Kita harus mempertimbangkan dengan matang semua aspek sebelum memutuskan pemekaran wilayah," ujar seorang tokoh masyarakat yang menolak pemekaran.

Proses Pemekaran Wilayah

Proses pemekaran wilayah membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Beberapa tahapan yang harus dilalui antara lain:

Pengkajian: Pengkajian terhadap potensi dan kelayakan wilayah yang akan dimekarkan.

Sumber: