Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Adakah Kepentingan Istana di Balik Langkah Tersebut?

Kendati demikian, senyum dan gestur yang ditunjukkan Airlangga tidak bisa sepenuhnya menutupi pertanyaan besar yang muncul di benak publik dan pengamat politik: apakah ada agenda politik lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Indikasi Tekanan Politik atau Keputusan Pribadi?

Pengunduran diri Airlangga juga memunculkan pertanyaan apakah ada tekanan dari istana atau pihak luar yang membuatnya mengambil keputusan tersebut. 

Namun, dalam berbagai kesempatan, petinggi Partai Golkar, termasuk Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa keputusan Airlangga adalah keputusan pribadi yang murni tanpa adanya desakan dari pihak manapun.

BACA JUGA:Partai Golkar Digoyang Isu Munaslub: Airlangga Hartarto Tegaskan Munas Golkar Sesuai Jadwal

BACA JUGA:Golkar dan Gerindra Resmi Dukung Bertaji Untuk Maju di Pilkada OKU

Agung Laksono, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa tidak ada tekanan internal maupun eksternal yang memaksa Airlangga mundur. 

"Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri," ujar Agung. 

Pernyataan ini seolah menepis spekulasi adanya campur tangan istana, namun tetap tidak bisa meredam dugaan adanya kepentingan politik yang lebih besar di balik keputusan tersebut.

Meutya Hafid, Ketua DPP Partai Golkar, juga menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya berada di tangan Airlangga dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. 

BACA JUGA:Resmi, Partai Golkar Usung Hj Lucianty dan Syaparuddin di Pilkada Muba 2024

BACA JUGA:Pilkada Serentak 2024: Pasangan HAPAL Dapat Dukungan PKB dan MataHati Resmi Didukung Partai Golkar

"Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan," kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Minggu 11 Agustus 2024.

Namun, pernyataan-pernyataan dari petinggi Golkar tersebut tidak serta merta meredakan spekulasi publik. 

Banyak yang mempertanyakan apakah pengunduran diri ini berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas politik dan transisi pemerintahan yang akan datang. 

Sumber: