Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Adakah Kepentingan Istana di Balik Langkah Tersebut?

Beberapa pengamat bahkan mengaitkannya dengan kemungkinan adanya arahan dari istana untuk mempersiapkan Golkar menyambut era baru di bawah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

BACA JUGA:Ratu Dewa Temui Airlangga Hartarto, Peluang Diusung Golkar di Pilkada Palembang Menguat

BACA JUGA:Partai Golkar Amankan 102 Kursi DPR RI dan Tempatkan 14 Kader Jadi Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia

Rencana Penggantian Kepemimpinan di Golkar

Meskipun Airlangga telah menyatakan mundur, secara de facto ia masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar sampai ada keputusan resmi dari rapat pleno DPP Partai Golkar. 

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, proses pengunduran diri Airlangga harus melalui mekanisme rapat pleno yang akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk penunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum serta penetapan jadwal musyawarah nasional (munas) atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan ke DPP. Secara yuridis kita masih tunggu keputusan DPP Golkar lewat rapat pleno terkait pengunduran diri Pak Airlangga tersebut. Kapan rapat pleno? Pak Ace jelaskan. Tapi secepatnya dalam 1-2 hari ini," kata Adies.

Ketua DPP Golkar Meutya Hafid juga menegaskan bahwa rapat pleno ini harus dilakukan secara tertib dan damai, mengingat pentingnya menjaga marwah Golkar sebagai partai besar yang matang. 

"DPP akan segera menyiapkan secara tertib, damai, serta menjaga marwah Golkar sebagai partai besar yang matang," ujar Meutya.

Dinamika Internal Partai dan Tantangan ke Depan

Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia tentu tidak bisa lepas dari dinamika politik internalnya.

Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum tentu membawa dampak besar bagi partai ini, baik dari segi kepemimpinan maupun strategi politik ke depan. 

Di satu sisi, Golkar harus segera mencari pengganti yang mampu menjaga soliditas partai, terutama menjelang Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan.

Namun, di sisi lain, pengunduran diri ini juga membuka peluang bagi munculnya faksi-faksi internal yang mungkin memiliki agenda politik sendiri. 

Dalam sejarahnya, Partai Golkar sering kali diwarnai oleh dinamika internal yang kompleks, terutama terkait dengan pergantian kepemimpinan. 

Sumber: