Partai Golkar Siap Ubah AD/ART: Jokowi-Gibran Masuk Bursa Munas XI?

"Dewan Pakar tidak membahas figur-figur calon ketua umum. Biarlah itu menjadi kewenangan Munas XI Partai Golkar," tegasnya.

Penguatan Kaderisasi dan Proposional Tertutup

Dalam pertemuan Dewan Pakar, salah satu topik yang dibahas adalah penguatan kaderisasi Partai Golkar dari hulu hingga hilir secara sistemik. 

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketua Umum Golkar: Dampaknya terhadap Peta Politik Pilkada dan Dinamika Partai

BACA JUGA:Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar: Munas 20 Agustus Pilih Ketua Umum Partai Beringin yang Baru

Ganjar menyatakan bahwa Golkar harus tetap menjadi partai kader dan terbuka, berasaskan Pancasila. 

Selain itu, mereka juga membahas tentang usulan pengembalian sistem pemilihan legislatif (Pileg) DPR/DPRD ke sistem proposional tertutup.

Namun, Ganjar menekankan bahwa proses seleksi calon anggota legislatif harus bersifat terbuka dan dapat dikontrol publik.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon-calon yang diusung memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan integritas yang tidak tercela.

Pembiayaan Partai dan Masa Jabatan Ketua Umum

Topik lain yang menjadi perhatian adalah pembiayaan partai politik oleh APBN yang lebih layak untuk mendukung konsolidasi, pendidikan kaderisasi, manajemen, dan tata kelola pendataan kader. 

Ganjar menambahkan bahwa pembiayaan partai politik ini harus diaudit oleh akuntan publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

Selain itu, pembiayaan hanya diberikan kepada partai politik yang lolos electoral threshold (ET) yang perlu ditingkatkan menjadi 5 persen.

Ganjar juga menyebutkan bahwa masa jabatan Ketua Umum Golkar sebaiknya dibatasi maksimal dua periode berturut-turut, dengan catatan ketua umum tersebut memiliki prestasi yang luar biasa. 

"Ini penting agar terjadi regenerasi yang sehat di dalam tubuh partai," ujarnya.

Sumber: