Kader PDIP Muba Tolak Keputusan DPP: Surat Terbuka untuk Megawati Soekarnoputri

Namun, Pilkada 2024 membawa tantangan tersendiri bagi PDI Perjuangan di Muba. 

Dengan adanya perubahan ambang batas pencalonan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), partai ini sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengusung calon bupati dari kader internal tanpa harus bergantung pada koalisi dengan partai lain.

Namun, keputusan DPP untuk mendukung calon dari luar partai memicu ketidakpuasan di kalangan kader lokal.

BACA JUGA:PDIP Resmi Dukung Airin-Ade di Pilgub Banten 2024 Tanpa Restu Golkar

BACA JUGA:PDIP Terbuka Mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024: Komitmen dan Syarat yang Harus Dipenuhi

Surat Terbuka: Suara Kader dari Bawah

Dalam surat terbuka yang dikirimkan kepada Megawati Soekarnoputri, Rizal Lubis, Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Muba, mengungkapkan kekhawatiran dan kekecewaan kader di lapangan. 

Rizal, yang juga menjabat sebagai kepala Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akar rumput Muba, menegaskan bahwa keputusan DPP untuk mendukung calon non-kader tidak hanya mengecewakan kader di tingkat lokal, tetapi juga merusak semangat perjuangan ideologis partai.

"Sebagai kader yang bekerja dan berjuang di lapangan, kami merasa perlu untuk menyuarakan aspirasi ini agar menjadi pertimbangan lebih lanjut oleh DPP," kata Rizal. 

Pernyataan ini mencerminkan rasa frustasi kader yang merasa diabaikan oleh elit partai dalam pengambilan keputusan strategis untuk Pilkada.

BACA JUGA:Putusan MK Membawa Berkah: Angin Segar Bagi PDIP dalam Mengusung Beni Hernedi di Pilkada Muba 2024

BACA JUGA:Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet Jelang Akhir Masa Jabatan, PDIP Geram:

Argumen Kader Muba: Kekuatan dan Peluang PDIP

Salah satu poin utama yang disampaikan oleh Rizal dalam surat terbukanya adalah bahwa PDIP di Musi Banyuasin memiliki kekuatan dan dukungan yang cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri. 

Dengan dukungan yang kuat dari basis massa dan kader di tingkat lokal, PDIP seharusnya bisa memenuhi syarat pencalonan tanpa harus bergantung pada koalisi dengan partai lain.

Sumber: