OJK Catat Aset Perbankan Nasional 2024: BCA Miliki Aset Rp1.425 Triliun

Bank-bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Reklasifikasi dan Implikasinya bagi Bank Umum

Reklasifikasi ini tidak mengharuskan bank untuk menyesuaikan modal inti mereka sesuai dengan ketentuan KBMI. 

Pengelompokan ini diterapkan untuk kepentingan pengaturan ketentuan prudensial Bank Umum tertentu dan kebutuhan statistik, tanpa mempengaruhi kegiatan usaha atau jaringan kantor seperti dalam pengelompokan berdasarkan BUKU.

Beberapa bank papan atas yang sebelumnya termasuk dalam BUKU IV namun kini tidak lagi memenuhi persyaratan KBMI IV, terpaksa turun kasta. 

Bank-bank seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT Bank Permata Tbk., dan PT Bank OCBC NISP Tbk. harus bekerja keras untuk meningkatkan modal inti mereka agar bisa kembali ke kasta atas.

Tantangan dan Strategi Bank Dalam Menghadapi KBMI

Bagi bank-bank yang ingin masuk ke dalam KBMI IV, tantangan terbesar adalah memenuhi persyaratan modal inti yang cukup besar. 

Namun, perubahan pengelompokan ini juga membuka peluang bagi bank-bank untuk melakukan ekspansi dan konsolidasi guna memperkuat modal mereka.

Bank-bank seperti PT Bank BTPN Tbk. dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang memiliki ambisi untuk naik ke kelompok bank papan atas, harus melakukan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan target tersebut. 

Meskipun belum berhasil memenuhi persyaratan KBMI IV, kedua bank ini terus berupaya meningkatkan modal dan memperkuat struktur keuangan mereka.

Regulasi Modal Inti dan Dampaknya terhadap BPD

Sesuai dengan aturan terbaru OJK, bank umum diwajibkan memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 triliun paling lambat pada 31 Desember 2022. 

Namun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diberikan kelonggaran hingga 31 Desember 2024 untuk memenuhi ketentuan ini. 

Regulasi ini sudah dipenuhi oleh bank umum, sementara BPD masih memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru.

Sumber: