Kemendes PDTT Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas di Kanwil Kemenkumham Sumsel

Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah.

Rahmi juga menjelaskan tentang berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan oleh Kemenkumham Sumsel.

BACA JUGA:Diskusi Strategi Kebijakan Kemenkumham Sumsel, Bahas Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan WBP

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Fasilitasi Pembentukan Raperda Penyandang Disabilitas yang Berbasis HAM

Inovasi tersebut mencakup penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, pengembangan sistem pengaduan yang lebih responsif, serta pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai memiliki keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas," jelasnya.

Selain itu, Rahmi memaparkan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah pencapaian WBK.

Ia menunjukkan bukti konkret tentang peningkatan layanan yang dirasakan oleh masyarakat, mulai dari waktu pelayanan yang lebih cepat hingga kepuasan masyarakat yang meningkat.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Apresiasi Dapur Lapas Muara Dua

BACA JUGA:Delapan Atlet Kemenkumham Sumsel Siap Berlaga pada Kejurnas Kempo 2024

Peran Ganda Kemenkumham Sumsel Rahmi Widhiyanti juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menjalankan dua peran penting.

Pertama, sebagai pembina bagi satuan kerja (satker) di bawahnya yang terdiri dari 28 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kedua, sebagai pelaksana dalam pembangunan Zona Integritas itu sendiri.

"Kami memiliki tanggung jawab ganda yang mengharuskan kami untuk tidak hanya memimpin, tetapi juga memberikan contoh dalam penerapan Zona Integritas," ungkapnya.

Dalam suasana diskusi yang interaktif, tim dari Kementerian Desa juga mengajukan beberapa pertanyaan terkait tantangan yang dihadapi dalam implementasi Zona Integritas.

BACA JUGA: Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel Edukasi Terkait Kadarkum di Kelurahan Plaju Ulu

Sumber: