Raker Perdana dengan Komisi XIII DPR RI, Supratman Bahas Fokus Kerja Kementrian Hukum

"Kami sedang memastikan bahwa rekrutmen CPNS yang tengah berlangsung ini berjalan dengan lancar. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kualitas SDM yang akan mengisi posisi-posisi strategis di Kemenkumham. Kualitas SDM yang baik sangat menentukan keberhasilan organisasi dan tercapainya tujuan kementerian," tambah Supratman.

Supratman juga menjelaskan bahwa kementeriannya sedang berupaya untuk membangun pola rekrutmen yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam proses seleksi CPNS, Kemenkumham berkomitmen untuk memilih calon pegawai yang tidak hanya memiliki kompetensi yang tinggi, tetapi juga memiliki integritas yang dapat menunjang upaya reformasi birokrasi dan pembangunan hukum di Indonesia.

Selain fokus pada penguatan SDM, Kemenkumham juga tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada.

Supratman mengungkapkan bahwa salah satu tugas penting kementeriannya adalah memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Kegiatan Percepatan Pengelolaan Barang Milik Negara

BACA JUGA:Kadivpas Kemenkumham Sumsel Pastikan SKD CPNS Berjalan Lancar

Visi ini merupakan cita-cita besar yang berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, dan sejahtera pada tahun 2045, yang bertepatan dengan seratus tahun kemerdekaan Indonesia.

"Kemenkumham saat ini sedang melakukan reviu terhadap seluruh Undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan lainnya untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua regulasi yang ada dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045," jelas Supratman.

Menurut Supratman, pembaruan regulasi ini juga mencakup upaya untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Proses reviu ini juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan manfaat dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam sesi diskusi rapat, anggota Komisi XIII DPR RI, Al Muzzammil Yusuf, menyoroti pentingnya aspek partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96

BACA JUGA:Hari ke-9 SKD CPNS Kemenkumham Sumsel, Ini Peraih Nilai Tertinggi Formasi Penjaga Tahanan!

Menurut Muzzammil, partisipasi yang meaningful atau bermakna sangat penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite atau penguasa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat luas.

Sumber: