Pemerintah Dorong Program Rumah Sejahtera Terpadu: Syarat dan Detail Bansos yang Perlu Anda Tahu

Memiliki identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni basis data resmi pemerintah untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

BACA JUGA:PGN Komit Menyediakan Jargas Rumah Tangga untuk Mengurangi Ketergantungan pada LPG Impor

BACA JUGA:Indonesia Perkuat Pengelolaan Lahan Gambut untuk Mencapai Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada 2030

Memiliki rumah di atas tanah milik pribadi, yang dibuktikan melalui dokumen resmi seperti sertifikat tanah, akta jual beli, atau girik.

Belum pernah mendapatkan bantuan serupa sebelumnya dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.

Dua Skema Bantuan RST

Program Rumah Sejahtera Terpadu ini terbagi menjadi dua kategori utama:

Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH): Fokus pada perbaikan rumah tinggal agar memenuhi standar layak huni.

BACA JUGA:Lima Rumah Warga di OKU Diterjang Longsor

BACA JUGA:Barang di Rumah Hilang, Seorang Ayah di OKU Laporkan Anak Sendiri ke Polisi

Rehabilitasi Rumah Usaha Sederhana: Menyediakan ruang usaha di rumah untuk mendukung aktivitas ekonomi keluarga penerima manfaat.

Melalui dua pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menjamin tempat tinggal yang nyaman tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga.

Pentingnya Data DTKS dalam Penyaluran Bansos

Keberhasilan program ini tak lepas dari keberadaan DTKS, yang menjadi acuan utama pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

Data ini diperbarui secara berkala oleh Kementerian Sosial untuk memastikan tidak ada penyelewengan atau salah sasaran dalam pemberian bansos.

BACA JUGA:Pilkada OKI 2024: Muchendi Janji Tingkatkan Puskesmas Pedamaran Timur Menjadi Rumah Sakit

Sumber: