Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menteri ATR/BPN dan PT GPU Serta Perintahkan Pemulihan Hak PT SKB

PALPOS.ID - Mahkamah Agung Tolak Kasasi Menteri ATR/BPN dan PT GPU Serta Perintahkan Pemulihan Hak PT SKB.

Mahkamah Agung tolak Kasasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan PT Gorby Putra Utama (GPU), serta tegaskan pemulihan hak PT SKB.

Mahkamah Agung (MA) kembali menunjukkan ketegasannya dalam menjaga keadilan agraria. 

Pada 2 Desember 2024, MA resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Gorby Putra Utama (GPU). 

BACA JUGA:Kasus Sengketa Lahan PT SKB: Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra Minta Perlindungan Presiden Jokowi

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Kalimantan Barat: Usulan Pembentukan Otonomi Baru Provinsi Ketapang atau Tanjungpura

Putusan kasasi dengan nomor: 554K/TUN/2024 ini memperkuat putusan sebelumnya yang membatalkan pencabutan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB).

Putusan ini tidak hanya membatalkan keputusan Menteri ATR/BPN, tetapi juga memerintahkan pemulihan status hukum HGU PT SKB. 

Artinya, sertifikat HGU yang sebelumnya dicabut harus segera diberlakukan kembali. 

Keputusan tersebut kini berkekuatan hukum tetap, mengukuhkan hak PT SKB atas lahan yang menjadi sengketa.

BACA JUGA:Anggota DPRD Sumsel Dapil II Aktif Serap Aspirasi: Komitmen Nyata untuk Pendidikan dan Infrastruktur

BACA JUGA:Keluhan Banjir hingga Pengangguran, DPRD Sumsel Dapil VI Janji Perjuangkan Aspirasi Warga

Putusan MA ini menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum agraria di Indonesia, sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa penyelesaian sengketa lahan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 

Bagaimana langkah berikutnya dari Menteri ATR/BPN dan pihak-pihak terkait masih menjadi sorotan publik.

Sumber: